Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit -  Hari ini, foto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi perbincangan publik. Dalam foto tersebut, Setya Novanto tengah terbaring di atas tempat tidur di salah satu Rumah Sakit dan dijenguk anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Endang Srikarti Handayani. Menanggapi foto tersebut, tokoh muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menganggapi soal foto yang tersebar di media sosial tersebut.

Ketua DPRD, Setya Novanto

Menurut Doli, penyebaran foto untuk menunjukkan Setya Novanto sedang sakit merupakan cara kekanak-kanakan. Terlebih, Doli juga menanggapi kejanggalan dalam foto dimana layar elektrokardiogramyang berada disisi Setya Novanto tidak menunjukan gelombang. Cara itu sebetulnya cara yang kekanak- kanakan dan berani-berani. Kalau ada komentar itu, jadi backfire buat dia (Novanto). Kalau ada yang melihat jeli dan menuding dia tidak sakit. Coba lihat sebelah kiri kalau layarnya itu kalau disambung ke jantung ada detaknya kok itu rata aja katanya.

Doli juga menyarakan jika Setya Novanto benar-benar dalam keadaan sakit seharusnya segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Itu satu-satunya cara efektif untuk membuktikan dia sakit. Kalau nggak mau mundur karena sakit luar biasa, karena didalam sekian hari ada tujuh penyakit yang berat.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengakui adanya rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto. Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. - Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Read More

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51%

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51% - Presiden Joko Widodo bicara soal keberhasilan pemerintah yang memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan atau menjual 51 persen sahamnya secara bertahap ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di rapat kerja nasional III Pro Jokowi (Projo) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin tanggal 4/9/2017. Jokowi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lain karena sikap ngotot pemerintah Indonesia saat proses negosiasi.

Presiden RI, Joko Widodo

Jika pemerintah tak ngotot, maka Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Kemudian Freeport, berapa tahun kita masa dibeli 9 persen saja diam. Ini negosisasi 2,5 tahun. Yang enam bulan ke belakang itu intensifnya. Memang alot. Ya kalau negosiasi tidak ngotot, ya 9 persen lagi," kata Jokowi. Jokowi juga bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero), yang kini berhasil menjadi pemegang 100 persen Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Pertamina menggantikan operator lama, Inpex dan Total E&P Indonesia. Secara umum, Jokowi mengklaim sudah banyak prestasi yang dicapai pemerintahannya selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Ia meminta Projo untuk membantu mensosialisasikan capaian tersebut kepada masyarakat. "Relawan Projo harus menyampaikan hal-hal seperti ini, jangan sampai ada yang ngeklaim-klaim, yang lain klaim repot nanti. Harus disampaikan hal seperti ini," kata Jokowi.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah :

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Read More

Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kian gencar mengenalkan XM Concept ke berbagai daerah di Indonesia. Kali ini Mitsubishi XM Concept tepar pesona di Pameran Otomotif Medan (POM) 2017 digelar mulai 17 – 21 Mei 2017 di Santika Dyandra Convention Center, Medan. Melalui gelaran Pameran Otomotif Medan (POM) 2017, pihak MMKSI berharap bisa menarik perhatian masyarakat Medan dan sekitarnya terhadap XM Concept. Model produksi Mitsubishi XM Concept pun diharapkan bisa menyaingi Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di Indonesia.

Mitsubishi XM

Sejak menjalani world premiere pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, ternyata sejumlah warga Medan tertarik untuk membelinya, padahal mereka tahu baru berupa concept car. Fenomena ini cukup mengejutkan Mitsubishi Indonesia, sementara itu untuk harga resminya diprediksi baru diumumkan pada gelaran GIIAS 2017 pada Agustus.

“Untuk XM Concept, mereka (calon konsumen) berani memberikan DP (down payment) walaupun harga belum keluar. Mereka melihat modelnya (lewat media cetak dan online), sudah banyak sekali konsumen yang mau (bayar DP), namun kami tidak berani terima,” kata Tonny Candra Presiden Direktur PT Sumatera Berlian Motors di Medan, Sumatera Utara.

Artinya MMKSI belum menerima SPK (surat pemesanan kendaraan) untuk Mitsubishi XM Concept. Tonny menjelaskan, di wilayah Medan sekitarnya ada sekitar 300 orang yang berminat membeli small MPV andalan Mitsubishi. Mereka itu diakui adalah potential buyer Mitsubishi. Sejak dikenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016, Mitsubishi XM Concept telah tembus 5.000 peminat. MMKSI memproduksi memadukan fungsionalitas dan desain kendaraan SUV dengan MPV itu di pabrik Mitsubishi di kawasan GIIC Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Mobil 7-seater ini dikabarkan hanya akan tersedia mesin kapasitas 1.5-liter 4-silinder. - Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Read More

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah? - Setiap kali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka, jumlah pendaftar selalu membludak. Lihat saja pada 2017 ini. Di awal Agustus pemerintah membuka kesempatan dengan menyediakan 19.210 kursi CPNS yang terdiri dari 1.684 untuk Mahkamah Agung dan 17.526 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Hingga Jumat, 18 Agustus, kemarin, pelamar CPNS di Kemenkumham sudah mendekati satu juta, tepatnya 764.729 orang. Sedangkan pelamar di MA mencapai 23.479 orang. Padahal kesempatan tersebut masih dibuka sampai akhir bulan ini.

Dana Pensiun PNS

Sudah sejak lama para pencari kerja tergiur dengan profesi PNS karena iming-iming adanya tunjangan, gaji tetap, dan adanya jaminan uang pensiun. Uang pensiunan bagi pegawai negeri memang menggiurkan. Tak seperti halnya pegawai swasta yang pendapatannya akan merosot drastis ketika pensiun, PNS ketika pensiun masih bisa menikmati gaji sebesar 75 persen dari gaji pokok saat terakhir bekerja. Namun, sistem ini, menurut pemerintah, membebani anggaran negara.

Menurut Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, selama ini pemberian uang pensiun PNS menggunakan skema pay us you go yang sangat memberatkan APBN. Sebab, uang pensiun para abdi negara ditalangi oleh pemerintah jika ada kekurangan. Dengan skema yang dijalankan saat ini, pemerintah setidaknya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 triliun tiap tahun untuk membayar kekurangan uang pensiun PNS. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pensiun PNS beserta TNI dan Polri sebesar Rp 109 triliun.

Tahun depan, pemerintah akan mengganti skema pay us you go dengan skema baru yaitu fully funded. Dalam skema ini, PNS dan pemerintah akan membayar iuran uang pensiun secara bersama di depan seperti halnya yang jamak dilakukan di perusahaan swasta. Rencananya skema ini akan diterapkan untuk PNS baru. Dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memang mengajukan skema baru program pensiun PNS. "Saya perintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mulai memperbaiki program pensiun PNS," katanya pekan lalu.

Perhitungan atau skema baru pensiun PNS yang saat ini sedang digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB). - Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Read More

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank - Penyidik Subdit TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menangkap pria inisial C (27) yang diduga merupakan jaringan penjualan data nasabah. Pelaku sudah beraksi sejak 2010 lalu. Kasus ini terbongkar karena adanya informasi masyarakat yang terganggu dengan pihak-pihak yang menawarkan produk kartu kredit atau asuransi melalui telepon. Padahal pemilik nomor telepon tidak pernah memberikan nomor telepon tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Pol Agung Setya

Dalam keterangan Dirtipideksus Brigjen Agung Setya, Modus yang di lakukan tersangka yaitu mengumpulkan data nasabah dari marketing bank sejak tahun 2010. Tersangka yang ditangkap 12 Agustus lalu itu mulai mengiklankan penjualan data nasabah yang Tersangka miliki sejak tahun 2014 melalui website www.jawarasms.com, www.databasenomorhp.org, www.layanansmsmassal.com, www.walisms.net, akun Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online. Pembeli yang tertarik akan menghubungi nomor telepon yang tertera pada situs atau akun tersangka.

Agung menambahkan, paket data nasabah yang ditawarkan oleh tersangka bervariasi dengan harga Rp 350.000 untuk 1000 nasabah sampai dengan paket Rp 1.100.000 untuk 100.000 nasabah per paket database. Ketika pembeli setuju, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang ke rekening Tersangka dan setelahnya Tersangka memberikan link untuk mengunduh file database nasabah yang telah Tersangka simpan dalam cloud sotorage.

Menurut Agung, tersangka menggunakan uang hasil penjualan data nasabah untuk keperluan pribadinya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dari hasil penyidikan, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti yaitu 4 buah handphone, slip setoran transfer, 1 buku tabungan bank Mandiri, 1 kartu ATM bank Mandiri, dan beberapa lembar tanda bukti pengiriman JNE.

Hingga saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap jaringan penjualan data nasabah yang terafiliasi dengan tersangka yang berinisial C , selain data nasabah bank, penyidik menemukan juga data pemilik apartemen, pemilik mobil mewah, dan data-data pribadi lainnya, saat ini tersangka sedang diperiksa intensif oleh penyidik di Bareskrim Polri. Agung menegaskan, data nasabah perbankan harus dilindungi kerahasiaanya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil informasi data nasabah kemudian dijual kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi.

Tersangka dikenakan Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (2) UU No 11 Tahun 1998 tentang ITE dan atau PAsal 378 KUHP dan atau Pasal 379a KUHP dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. - Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Read More

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka - Masih ingat Desa Tomuan Holbung, Kecamatam Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara? Desa ini belum menikmati listrik sejak Republik Indonesia diproklamasikan. Tomuan Holbung sempat menjadi perhatian publik saat foto murid-murid Sekolah Dasar berseragam Pramuka memegang potongan kardus bertuliskan permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk melistriki wilayah tempat tinggalnya. Di atas potongan kardus tersebut tertulis: "Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo Yang Terhormat. Tolonglah Desa kami Pak, karena sampai pada saat ini desa kami belum dialiri arus listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Desa kami: Desa Tomuan Holbung, Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara."

Foto Anak SD Dari Desa Tomuan Holbung, Sumatera Utara

Foto yang menjadi viral ini langsung mendapatkan respon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM bergerak cepat dengan melakukan pertemuan antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera dan PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) Sumatera Utara I. Pertemuan ini dilakukan karena PT PLN Wilayah Sumatera Utara telah merencanakan untuk membangun jaringan listrik ke wilayah tersebut. Namun, pembangunan fasilitas distribusi listrik ke Desa Tomuan Holbung ini memerlukan pemangkasan dan penebangan pohon karet milik PT. BSP.

Kementerian ESDM tidak tinggal diam dan langsung melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya, pada 6 Juli 2017, mediasi dilakukan agar pembangunan fasilitas distribusi listrik dapat melalui wilayah perkebunan milik PT BSP. Mediasi harus dilakukan karena pembangunan jaringan 20 kilo volt (kV) di Desa Tomuan Holbung ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PLN, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tersedia anggaran ganti rugi untuk penebangan pohon. Hasil mediasi, PT. BSP menyampaikan dukungan bagi program listrik perdesaan di Desa Tomuan Holbung, dengan catatan meminimalkan resiko kerugian penebangan pohon.

Tindak lanjut mediasi tersebut adalah survei ulang yang dilakukan PT. PLN Wilayah Sumatera Utara dan PT. BSP untuk meminimalisir penebangan pohon. Kerja sama yang baik ini akhirnya membuahkan hasil. Tepat satu hari sebelum perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 atau tanggal 16 Agustus 2017, Desa Tomuan Holbung telah merdeka dari gelap. Anak-anak sekolah pun dapat belajar dengan baik pada malam hari.

Sedangkan pada potongan kardus kedua berisi ucapan terima kasih kepada PT PLN, Menteri ESDM, dan pihak-pihak terkait lainnya, dari masyarakat Desa Tomuan Holbung. Pada foto lain kardus ini dipegang oleh inspektur upacara. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi kerja keras Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN, dan PT BSP, yang telah bersinergi menerangi Desa Tomuan Holbung, sehingga pada HUT ke-72 Republik Indonesia masyarakat desa teraebut bisa menikmati listrik. - Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Read More

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini jutaan rakyat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas dan meminta penambahan anggaran. Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

Pileg 2019, rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut bahwa keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menambah anggaran pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun patut ditolak. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan membangun gedung parlemen yang baru, hingga apartemen bagi para wakil rakyat.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif. Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat. - Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Read More

Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia

Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Laksamana Madya Widodo mengatakan, Indonesia tengah memesan tiga unit kapal selam ke Korea Selatan. Pemesanan ini disertai dengan kesepakatan transfer teknologi. "Estimasi tanggal 28 Agustus ini. Langsung di Surabaya," ujar Widodo di Kantor Kemenhan Jakarta. Menurut dia, kapal selam yang diberi nama KRI Nagapasa-403 tersebut belum dilengkapi alat utama sistem pertahanan. Nantinya, pemerintah akan memesan senjata dari Italia, sedangkan untuk baterai kapal selam dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri.

Kapal Selam KRI Nagapasa 403

Untuk senjata jadi khusus kapal selam ini dari Italia. senjata yang akan dipesan dari Italia adalah torpedo kelas berat, Black Shark, buatan Whitehead Sistemi Subacquei, Finmeccanica Company, Italia. Black Shark atau senjata berlabel IF21 ini merupakan jenis torpedo tercanggih di kelas kaliber 533 milimeter. Black Shark sendiri disebut sebagai senjata monster bawah laut yang mampu menjangkau target jarak jauh. Senjata torpedo black shark. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa masuk. Mungkin paling lambat November atau Desember senjatanya karena kapalnya kan masuk Agustus.

Widodo menuturkan, black shark buatan Italia ini paling sesuai dengan desain Kapal Selam KRI Nagapasa-403. Selain itu, senjata ini juga memenuhi persyaratan operasional yang telah ditentukan TNI Angkatan Laut. Setelah dilengkapi senjata, Kapal Selam KRI Nagapasa-403 diharapkan bisa beroperasi pada 2018 mendatang. "Mudah-mudahan senjatanya juga bisa sampai tepat pada waktunya sehingga pada 2018 sudah bisa operasional dengan kekuatan penuh, kelengkapan yang sudah penuh," jelas Widodo.

Sebagai informasi, kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel DSME. Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel. Kapal Selam KRI Nagapasa-403 berlayar dari galangan kapal okpo, Geoje, Korea Selatan pada Jumat 11 Agustus lalu. Kapal selam ini dijadwalkan akan tiba di perairan Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 Agustus 2017 mendatang.

Dengan ada nya kapal selam baru ini, diharapakan bisa menjaga keamanan perairan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, jadi dengan ada nya kapal selam tersebut, tingkat keamanan dapat terjaga. - Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia

Read More

MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus

MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus - Tiga agenda besar kenegaraan bakal digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Agustus 2017. Salah satunya yang paling penting dan digelar setiap tahun adalah sidang tahunan MPR pada 16 Agustus. Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus. Ketiga, peringatan hari ulang tahun (HUT) MPR pada 29 Agustus.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, sidang tahunan MPR pada 16 Agustus menjadi satu rangkaian dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pimpinan Daerah serta sidang DPR terkait dengan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sidang tahunan MPR merupakan mandat dari peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebut MPR memfasilitasi penyelenggaraan sidang paripurna.

"Sidang ini sangat strategis karena semua kinerja lembaga negara disampaikan ke masyarakat. Sidang itu juga akan dihadiri presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga-lembaga negara, juga semua anggota MPR," kata Ma'ruf. Untuk itu Sekretariat Jenderal MPR pun telah mempersiapkan sidang tahunan ini sejak dua bulan sebelumnya. "Karena ini laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat, maka publikasi menjadi sangat penting. Supaya informasi yang disampaikan pesiden, yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara bisa sampai ke seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Selain sidang tahunan, presiden dan lembaga-lembaga negara akan menghadiri Hari Konstitusi. Acara itu akan disi oleh pidato presiden, pidato Ketua MPR, dan dilanjutkan grand final lomba cerdas cermat MPR tingkat nasional. "Hal yang lebih penting dalam Hari Konstitusi adalah saatnya kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya konstitusi," katanya.

Untuk rangkaian HUT ke-72, MPR telah membuat tiga agenda pada 27-29 Agustus. Pada 27 Agustus, menurut rencana, akan diselenggarakan jalan sehat untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi. Pada 28 Agustus, simposium atau grand final debat konstitusi dan constitusional drafting untuk mahasiswa. Menurut rencana, simposium akan dihadiri stakeholder besar dan penting serta strategis negara. Tema yang diusulkan adalah "Reformulasi Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".

Sementara tanggal 29 Agustus, salah satu kegiatan yang diadakan adalah MPR berdoa. Dalam acara ini, diupayakan melibatkan banyak elemen masyarakat agar empat pilar MPR dilaksanakan di masyarakat. - MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus

Read More

Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya

Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya - Ada-ada saja ulah pengacara kontroversial Habiburokhman. Setelah membuat pernyataan heboh di Twitter mengenai akan terjun dari Monas jika Teman Ahok mampu mengumpulkan 1 juta data KTP beberapa waktu lalu, kini dia berulah lagi. Dalam kicauan di Twitter pribadinya @habiburokhman, dia menyebut nyasar saat melintasi jalan layang yang baru diujicoba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Simpang Sususn Semanggi. Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman mengkritik Simpang Susun Semanggi yang membuatnya nyasar. Menurutnya, simpang susun tersebut katrok dan terlalu sederhana.

Habiburokhman

Habiburokhman nyasar di Simpang Susun Semanggi saat akan melintas ke Menteng dari arah Slipi. Ia menyebut jembatan yang baru dioperasikan itu sebagai jembatan kampung. Menurut Habiburokhman, teknologinya terlalu sederhana dan 'hanya' menumpang Simpang Semanggi yang sudah ada. "Teknologinya biasa saja. Itu kan cuma numpang di atas Simpang Semanggi yang sudah ada," ujar Kepala Bidang Advokat DPP Partai Gerindra itu.

Habiburokhman menilai wajar jika banyak yang kesasar karena hanya satu arah di atasnya. Ia pun memprediksi ke depan akan banyak orang yang kesasar juga. "Wajar banyak orang salah. Saya lihat banyak orang mundur. Belum tahu. Nanti kan banyak orang lewat tuh dari luar negeri. Namanya Jakarta kan bukan orang Jakarta saja," tutur Habiburokhman. "Pasti setiap hari, untuk tahun-tahun mendatang banyak orang nyasar. Karena terlalu sederhana," imbuhnya.

Habiburokhman menjelaskan, saat itu ia dari arah DPR dan hendak ke Bundaran HI. Ia memilih naik ke Simpang Susun Semanggi karena berpikir ketika di atas bisa ke arah mana saja. Habiburokhman hendak ke Bundaran HI dari arah Slipi pada Rabu (2/8) siang kemarin. Namun dia justru nyasar ke arah Blok M. Ia menilai simpang susun tersebut tak sehebat yang didengung-dengungkan oleh banyak orang. Habiburokhman lantas menyinggung penggagas pembangunan simpang susun tersebut. Ia menyinggung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang disebutnya selaku penggagas, tak ada apa-apanya.

Menurut Habiburokhman, penggagas pembangunan tersebut tidak ada apa-apanya dan biasa saja. Jalan tersebut membinggungkan pengguna jalan seperti diri nya dan juga orang lain yang berasal dari luar Jakarta. Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya

Read More

PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold'

PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold' - Partai Amanat Nasional (PAN) menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu adalah produk DPR. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Suanto menegaskan, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draf UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Presiden Joko Widodo

Bahkan, lanjut Yandri, pemerintah yang bersikukuh agar usul presidential threshold itu disetujui. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan pemerintah."Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," kata Anggota Pansus UU Pemilu ini.  Pada akhirnya, enam fraksi pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujui opsi presidential threshold yang diajukan pemerintah.

Sementara, PAN bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS yang mendukung presidential threshold dihapuskan kalah suara. Akhirnya, mereka memilih walk out dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, pada hari Jumat tanggal 21/7/2017 dini hari. Sejumlah pihak yang tidak puas dengan ketentuan presidential threshold tersebut berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yandri meyakini, MK akan mengabulkan uji materi dan menghapus ketentuan presidential threshold.

Sebab, MK yang memutuskan bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 digelar serentak. Otomatis, kata dia, menghapus ambang batas. "Dari semua pendapat ahli tata negara memang 0 persen. Jadi kita meyakini bahwa MK akan kabulkan gugatan partai baru dan Pak Yusril dan kawan-kawan," ucap Yandri. Jokowi sebelumnya menyebut bahwa ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu adalah produk legislasi DPR.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang. Jokowi menanggapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut presidential threshold lelucon untuk menipu rakyat. - PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold'

Read More

Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa

Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa - Konsep negara pertama di luar angkasa pertama kali dilontarkan Igor Ashurbeyli, pendiri Aerospace International Research Center di Rusia. Siapa sangka ratusan ribu orang telah mendaftarkan diri untuk jadi warga negaranya, termasuk dari Indonesia. Mengacu dari situs Asgardia, tercatat sudah ada lebih dari 270 ribu orang mendaftarkan diri menjadi warga negara Asgardia. Yang mana sekitar 5 ribu orang di antaranya ternyata terasal dari Indonesia. Dipaparkan kalau Asgardian –julukan untuk calon warga Asgardia asal Indonesia didominasi oleh laki-laki sebanyak 84%, sementara 16% sisanya diisi oleh perempuan.

Asgardia

Menariknya lagi penyebaran Asgardia Indonesia juga tak terbatas hanya di kota-kota besar saja. Sejauh ini tercatat sudah ada sekitar 45 wilayah di Indonesia di mana para Asgardian berasal. Tapi jumlah Asgardian terbanyak memang berasal dari Jakarta yang lebih dari 700 orang, disusul Bandung dengan 299 orang, kemudian Surabaya sebanyak 224 orang.

Selebihnya juga tidak bisa dibilang sedikit. Bekasi misalnya, ada sebanyak 199 orang yang mendaftar sebagai Asgardian, sementara Tangerang membayangi dengan 198 orang. Sedangkan di Medan ada sekitar 180 orang yang ikut mendaftar. Disebutkan lowongan warga Asgardia ini terbuka untuk siapapun asal sudah berusia diatas 18 tahun. Tak ada deskripsi khusus soal jenis kelamin, kebangsaan, ras, agama, dan status keuangannya.

Seiring populasi warga Asgardia yang mulai terbentuk, giliran wilayah dan lokasi Asgardia yang tengah dirancang. Secara fisik, serangkaian satelit kabarnya akan diluncurkan ke luar angkasa yang ditandai oleh Asgardia-1 pada 12 September 2017 nanti. Tim pencetus Asgardia berharap dapat menciptakan tempat layak huni bagi warganya di orbit rendah Bumi, sekitar ketinggian 161-321 kilometer dari permukaan, di mana hampir setara dengan ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Berikut daftar Asgardian asal Indonesia yang telah mendaftar. Anda termasuk?

1. Jakarta (734 Asgardian)
2. Surabaya (224 Asgardian)
3. Bandung (299 Asgardian)
4. Bekasi (199 Asgardian)
5. Tangerang (198 Asgardian)
6. Medan (180 Asgardian)
7. Bogor (159 Asgardian)
8. Malang (119 Asgardian)
9. Yogyakarta (115 Asgardian)
10. Semarang (109 Asgardian)
11. Makassar (90 Asgardian)
12. Tangerang Selatan (84 Asgardian)
13. Pontianak (76 Asgardian)
13. Sidoarjo (75 Asgardian)
15. Mataram (26 Asgardian)
16. Denpasar (64 Asgardian)
17. Bali (15 Asgardian)
18. Jember (16 Asgardian)
19. Blitar (14 Asgardian)
20. Kediri (18 Asgardian)
21. Surakarta (33 Asgardian)
22. Sleman (21 Asgardian)
23. Pekalongan (14 Asgardian)
24. Purwokerto (15 Asgardian)
25. Cilacap (18 Asgardian)
26. Cirebon (32 Asgardian)
27. Tasikmalaya (20 Asgardian)
28. Garut (16 Asgardian)
29. Sukabumi (14 Asgardian)
30. Karawang (17 Asgardian)
31. Jakarta Selatan (74 Asgardian)
32. Bandar Lampung (49 Asgardian)
33. Bengkulu (19 Asgardian)
34. Palembang (71 Asgardian)
35. Jambi (38 Asgardian)
36. Padang (44 Asgardian)
37. Pekanbaru (65 Asgardian)
38. Banda Aceh (26 Asgardian)
39. Manado (33 Asgardian)
40. Kendari (17 Asgardian)
41. Palu (19 Asgardian)
42. Samarinda (43 Asgardian)
43. Balikpapan (58 Asgardian)
44. Banjarmasin (40 Asgardian)
45. Palangkaraya (26 Asgardian)

Klik disini untuk melihat video konsep dari Asgardia <<<

Untuk saat ini, sudah ada 45 wilayah di Indonesia yang mendaftar untuk pindah kewarganegaraan nya ke luar angkasa. - Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa

Read More

Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa

Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa - Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa. Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

"Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?" tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. "Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas. Jadi kita selalu terbuka terhadap masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa," jelas Kadiman.

Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu. "Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita," kata Kadiman.

"Benar semua rakyat tahu, ya?" tanya Jokowi lagi.

"Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka," jawab Kadiman. "Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK," kata Jokowi. Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. "Insyaallah siap, Pak," katanya.

"Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi," ucap Jokowi menutup dialog dengan Kadiman. - Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa

Read More

Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini

Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini - Konten hoax yang wara-wiri di media sosial membuat gerah pemerintah. Akibat hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali membuka opsi menutup layanan tersebut. Pertimbangan Rudiantara itu ia dasarkan pada manfaat dan kerugian yang ditimbulkan media sosial. Jika menurut pemerintah efek negatif dari media sosial lebih banyak, maka bukan tak mungkin mereka akan menutup media sosial. Tentu saja Rudiantara tidak akan serta merta melakukan penutupan layanan seperti Twitter dan Facebook. Dia berujar ada tahapannya, khususnya di level penyedia layanan media sosial.

Menkominfo, Rudiantara

Sebagai langkah pertama, Rudiantara akan berkeliling ke penyelenggara media sosial untuk membicarakan niat pemerintah ini. Mereka ingin perusahaan over the top (OTT) bekerja sama dengan pemerintah dengan memberikan tindakan cepat. “Begini, kami meminta kepada seluruh penyelenggara media sosia, OTT pada umumnya itu bekerjasama. Artinya memberikan servis level, kalau pemerintah meminta memberikan perlakuan tertentu pada akunnya, ya tolong dilakukan,” tegasnya.

Rudiantara pun tak risau dianggap otoriter, karena seperti yang dijelaskan olehnya, langkah pertama penyelenggara media sosial harus bekerjasama dengan pemerintah. Menteri yang akrab disapa Chief RA itu mengatakan gelontoran konten negatif menutup manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat. Ia menceritakan bagaimana Facebook di masa awal popularitasnya berjasa menghubungkan kembali teman atau saudara yang telah lama putus silaturahim.

Namun seiring waktu, sejumlah pengguna memanfaatkan Facebook dan media sosial lainnya sebagai alat propaganda dan hasutan yang merugikan masyarakat luas. Kendati begitu, Rudiantara menolak dianggap bertindak represif. Keputusan menutup penyedia layanan media sosial akan dilakukan jika benar-benar terpaksa. Hal ini terpaksa dilakukan pemerintah karena terbukti langkah-langkah pemblokiran akun saja tidak cukup, karena yang bersangkutan bisa membuka lagi akun-akun yang baru.

Menteri Koordinasi dan Infomatika, Rudiantara pada saat menerima Fatwa MUI terkait fatwa pedoman muamalah di media sosial di Kantor Kemenkom Info, mengatakan amanat penutupan media-media sosial yang dianggap membahayakan masyarakat muncul dalam rapat Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR RI. - Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini

Read More

Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng

Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng - Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo mengatakan belum mengetahui adanya hal-hal yang berkaitan dengan ISIS di lokasi ledakan bom panci di Buahbatu, Bandung. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hendro menjelaskan, ledakan terjadi pukul 15.30 WIB di salah satu kamar kontrakan. "Jadi di kontrakan itu ada lima kamar. Pukul 15.30 WIB terjadi ledakan di salah satu kamar kontrakan yang saat itu kosong. Penghuni lain mendengar keluar dan melihat ada api," kata dia di lokasi.

Alat Bukti Yang Disita Polisi Di Tempat Kejadian Perkara

Melihat kejadian ini, salah satu saksi atan nama Ridwan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama tim dari Polrestabes Bandung langsung meluncur ke TKP. Saat anggota datang, kemudian yang punya kamar datang. Dia atas nama AG (22), langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan densus. Pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa dia berencana melakukan pengeboman di salah satu cafe di jalan Braga.

Dari hasil olah TKP sementara, ditemukan panci, paku, dan kabel-kabel. Dari olah TKP sementara, ada panci, paku, kabel-kabel. Sementara masih itu dari Kejadian ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi telah menangkap Agus Wiguna (21) terduga pelaku perakit bom panci yang meledak di rumah kontrakan di Buahbatu, Bandung. Bom panci tersebut meledak saat Agus sedang berjualan bakso goreng.

Saksi bernama Adin (42) menjemput penghuni kamar yang meledak karena sedang berjualan bakso goreng. Adin menemui Agus di wilayah Cidurian. Setelah itu dia diajak ke lokasi ledakan yang berada di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kubang Beureum RT 07/11, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, Agus dibawa polisi ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa. Peristiwa ledakan bom panci terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Tak ada korban dari peristiwa ini.

Bom panci ini berisi paku berukuran 7 cm yang diduga akan diledakkan di sebuah kafe di Jl Braga. Saat ini polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). - Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng

Read More

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI belakangan mendapat sorotan tajam dari netizen karena kritik-kritik pedasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik dan kebebasan berpendapat tentu dijamin di Indonesia, termasuk yang disampaikan oleh wakil rakyat yang terhormat. Di tengah suasana semangat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Juni lalu, Fahri bersuara melempar kritik. Saat itu, pada Sabtu (17/6/2017), KPK menggeledah beberapa ruangan di DPRD Mojokerto.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Tak berselang lama setelahnya, pada Selasa (20/6/2017), penyidik KPK kemudian beraksi di Bengkulu. Dari operasi tersebut, lima orang asal Mojokerto dan empat orang dari Bengkulu diamankan. Lewat akun Twitternya, Fahri menuliskan kritik pedasnya. Dalam unggahannya Selasa (20/6/2017), Fahri menilai OTT yang dilakukan KPK justru menandai prestasi buruk lembaga tersebut. Fakta Tentang OTT KPK di Mojokerto, 3 Sosok Penting DPRD Diringkus!

"Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?" tulis Fahri dalam unggahannya tersebut. "Jadi KPK merasa sukses kalau setiap hari konferensi pers.. OTT..OTT..OTT... Makin sibuk makin baik... Yakan..," tambahnya lagi. Kali ini Fahri Hamzah membandingkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air dan di Korea Selatan.

Intinya Korea Selatan yang mulai gencar dalam upaya pemberantasan korupsi tujuh tahun lalu, jauh lebih berhasil ketimbang di Indonesia. Perbandingannya dengan KPK yang sudah 15 tahun berdiri tetapi korupsi masih marak di Indonesia. Selain itu di Korea Selatan, upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua elemen bangsa, terutama dukungan masyarakat sipil.

Pada Juni lalu, Fahri Hamzah balik melontar 'menyerang' Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK (Kotak) yang melaporkannya ke MKD DPR. Kotak melaporkan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta 23 anggota Panitia Khusus Angket KPK yang diduga melanggar kode etik. Fahri mengaku tidak gentar menanggapi pelaporan dirinya. Fahri mengaku pernah memimpin rapat yang membatalkan anggaran pembiayaan sejumlah LSM.

Menurut Fahri, LSM tersebut harusnya mengkritik KPK. Sebab, hanya melakukan OTT sebesar Rp10 juta dengan mengirim banyak petugas ke Bengkulu. Fahri melihat komunitas-komunitas tersebut bertugas menyerang orang yang berhadapan dengan KPK. Fahri mengaku memiliki dokumentasi mengenai hal itu. Ia pun melihat KPK seperti sebuah partai politik yang memiliki organisasi sayap. - Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Read More

Anggota Brimob Kembali Menjadi Korban Penikaman Di Mabes Polri

Anggota Brimob Kembali Menjadi Korban Penikaman Di Mabes Polri - Anggota Brimob kembali diserang oleh orang tidak dikenal, Jumat tanggal 30/6/2017 pukul 19.00 WIB di masjid Falatehan, Jl Sunan Kali Jaga, Jakarta Selatan. Lokasi persisnya di dekat Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan atau tak jauh dari Markas Besar Polri. Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto membenarkan adanya peristiwa penyerangan tersebut. Saat ini anggota yang terluka sudah dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Tempat Kejadian Perkara Penikaman Anggota Brimob

Pelaku Penusukan terhadap dua anggota Brimob terjadi di Masjid Falatehan yang berada di seberang Mabes Polri, Jakarta Selatan. Saat menyerang, pelaku sempat berteriak kata Thogut. Tiba-tiba pelaku yang juga melaksanakan shalat meneriakkan "Thogut" lalu langsung seketika menikam anggota Brimob yang posisinya persis di sebelahnya dengan menggunakan pisau sangkur.

Usai menusuk anggota Brimob, pelaku berupaya menyerang pelaku yang lain. Anggota lalu memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali namun tidak diindahkan. Akhir nya polisi melepaskan tembakan sebanyak 2 kali dan akhir nya pelaku tewas di tempat. Sementara itu di lokasi kejadian masih steril dan dijaga ketat oleh anggota Brimob bersenjata lengkap. Baik awak media maupun masyarakat tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian.

‎Jenazah pelaku penusukan terhadap ‎anggota Brimob di Masjid Falatehan yang ada di dekat Lapangan Bhayangkara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 30/6/2017 sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Menurut penuturan dari saksi mata di lapangan, Andrian yang juga sopir grab bike diketahui pelaku berperawakan tinggi dan besar serta menggunakan kemeja dan celana jeans.

Anggota lalu meminta pelaku menyerah, bukannya menyerah pelaku malah melawan hingga diberi tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Karena tetap melawan, anggota lalu menembak pelaku sebanyak dua kali. Saat tembakan kedua pelalu langsung roboh dan tewas ditempat. - Anggota Brimob Kembali Menjadi Korban Penikaman Di Mabes Polri

Read More

Polda Sumut Di Serang Terorris, Satu Polisi Tewas Di Tempat

Polda Sumut Di Serang Terorris, Satu Polisi Tewas Di Tempat - Petugas penjagaan Markas Polda Sumut yang terdiri dari petugas gabungan Brimob, Sabhara dan  Pelayanan Markas (Yanma) Polda Sumut berhasil melumpuhkan 2 (dua) orang terduga teroris yang melakukan penyerangan pada pos penjagaan pintu 3 yang merupakan pintu keluar Mapolda Sumut. Penyerangan teror yang tidak terduga tersebut terjadi pada Minggu tanggal 25/06/2017 sekitar pukul 03.00 Wib Pos dengan jumlah pelaku sebanyak 2 orang yang diduga teroris. Pelaku diduga masuk dengan cara melompat pagar dan kemudian melakukan penyerangan dengan menggunakan pisau.

Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kapolda Sumut Irjen Pol Dr H Rycko Amelza Dahniel M Si kepada wartawan usai pelaksanaan halal bilhalal di Mapolda Sumut menjelaskan, saat penyerangan berlangsung, anggota Brimob yang berjaga di Pintu 2 yang juga merupakan pintu masuk VIP sebanyak 14 orang dengan sigap langsung melakukan penyerangan balik dengan menembak pelaku. Begitu pula dengan 9 orang personil Sabhara langsung membantu meringkus kedua orang terduga teroris tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, serangan yang terjadi di mapolda sumut ini sudah diperkirakan sebelumnya. Dia menyebut serangan tersebut masih terkait penangkapan tiga terduga teroris sebelumnya yang diduga kuat dari sel jaringan ISIS di Indonesia. Kapolri juga mengatakan, penyerangan yang dilakukan di markas kepolisian bukanlah sesuatu yang aneh, lantaran selama ini aparat kepolisian selalu menjadi target mereka.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting mengungkapkan kronologi penyerangan. Sekitar pukul 03.00 WIB, dua anggota piket Aiptu Martua Sigalingging dan Brigadir E Ginting secara tiba-tiba diserang oleh dua orang pelaku ketika berada di Pos II. Satu orang pelaku meninggal dunia di tempat terkena luka tembakan dan satu orang berhasil dilumpuhkan hidup hidup. Namun akibat penyerangan tersebut, satu Anggota jaga pos 3 dari Yanma Aiptu M. Sigalingging harus gugur dalam tugas dengan luka tusuk dan sobek di bagian pipi kanan, dagu, leher atas, dan dada kiri yang diduga karena terjadi perkelahian dan perlawanan di kamar pos jaga.

Polda Sumut sendiri memiliki 2 pintu masuk dan 1 pintu keluar dan seluruhnya ditutup setelah jam 18.00 wib. Pintu 1 (pintu masuk) sendiri dijaga oleh 9 orang personil Direktorat Sabhara, Pintu 2 ( pintu masuk VIP) dijaga oleh 14 orang personil Sat Brimob sementara Pintu 3 (pintu keluar) yang menjadi target penyerangan terduga teroris dijaga oleh 4 anggota Yanma. - Polda Sumut Di Serang Terorris, Satu Polisi Tewas Di Tempat

Read More

Pengen Mudik Lebaran Dengan Menggunakan Helicopter? Cek Tarif Nya Sekarang Juga

Pengen Mudik Lebaran Dengan Menggunakan Helicopter? Cek Tarif Nya Sekarang Juga - Mudik Lebaran menggunakan mobil, kereta atau pesawat terbang mungkin sudah menjadi hal biasa. Jika ingin merasakan hal baru sekaligus terbebas dari kemacetan panjang, pemudik bisa mencoba moda transportasi helikopter. Layanan ini yang coba ditawarkan perusahaan jasa transportasi helikopter, PT Whitesky Aviation dengan produknya Helicity (Helicopter City Transportation)‎.

Perusahaan jasa transportasi helikopter, PT Whitesky Aviation

Direktur Pengembangan Bisnis dan Marketing PT Whitesky Aviation Ari Nurwanda mengatakan, melalui program Helicity High Season Special Rate, pihaknya memberikan kemudahan bertransportasi dengan cepat dan nyaman, sekaligus terhindar dari kemacetan di jalan raya. Adapun program tersebut dimulai 14 Juni hingga 2 Juli 2017.

“Helicity High Season Special Rate merupakan program dari kami untuk memberikan layanan istimewa kepada penumpang helikopter saat high season seperti lebaran maupun musim libur yang akan segera tiba," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta. Dia menjelaskan, program tersebut akan memberikan berbagai paket layanan yang istimewa bagi pengguna Helicity. Untuk sekali terbang, pemudik akan dikenakan tarif Rp 14 juta per helikopter atau sekitar Rp 2,3 juta per penumpang dengan total kapasitas 6 tempat duduk untuk penumpang.

"Tarif tersebut berlaku untuk rute utama Bandara Udara Halim Perdanakusuma ke Lapangan Wirotama Bandung di Jalan WR Supratman," kata dia. Helicity juga menyiapkan rute-rute lain yang dapat menjadi pilihan lokasi terdekat domisili penumpang, seperti ke area Jabodetabek, termasuk Puncak dan Sukabumi. Selain itu konsumen Helicity juga akan dimanjakan dengan keberadaan shuttle car yang tersedia untuk menjemput calon penumpang dari berbagai titik di Jakarta.

Penumpang juga akan dimudahkan dengan banyaknya titik-titik pemberangkatan maupun penurunan penumpang yang telah disiapkan oleh Helicity. Lokasi titik pemberangkatan dan penurunan penumpang antara lain ground atau surface helipad di Halim Perdanakusuma, Waduk Pluit, ICE BSD, JABABEKA, Lapangan D’Arcici, Senayan National Golf Club, Emeralda Golf, dan rooftop atau elevate di Suryacipta Karawang dan The Plaza Jakarta.

Sementara bagi yang di Bandung, area yang tersedia adalah Bandung Giri Gahana Golf, Budi Indah, lapangan Wirotama, Padaasih, Stadion Bentang, D. Atmadja dan Bandara Husein Sastranegara.

Saat ini, Helicity terus memperkuat lini bisnisnya dalam bisnis taksi udara. Belum lama ini, PT Whitesky bekerjasama dan PT Angkasa Pura telah memulai pembangunan bandara khusus helikopter atau Helicity-Port di area Bandara Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan nilai investasi sebesar Rp 260 miliar.

Heliport tersebut dibangun di area seluas 2,8 hektar dan akan beroperasi pada tahun 2018. Peletakan batu pertama pembangunan heliport tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi pada 7 Juni 2017 di Cengkareng. - Pengen Mudik Lebaran Dengan Menggunakan Helicopter? Cek Tarif Nya Sekarang Juga

Read More

Salat Gaya Mabuk, 5 Remaja Terancam Bui 5 Tahun Penjara Dengan Kasus Penistaan Agama

Salat Gaya Mabuk, 5 Remaja Terancam Bui 5 Tahun Penjara Dengan Kasus Penistaan Agama - Lima pemuda yang terekam dalam foto salat bergaya bak orang mabuk dan bertelanjang dada, beserta seorang pemuda yang mengambil foto lalu mengunggahnya ke laman Facebook dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE hingga pasal tentang penistaan agama. Hal itu diungkapkan Kapolres Pinrang AKBP Adhi Purboyo saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Juni 2017. Ia menyebutkan pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama.

Kelima Pemuda Yang Salat Dengan Gaya Mabuk

Adhi juga menjelaskan, berdasarkan pasal yang disangkakan, kelima pemuda tanggung itu terancam hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Namun, aparat Polres Pinrang hanya menahan RS alias Rusdi (20) dan melepaskan empat pemuda lainnya. RS dalam kasus ini disebut sebagai aktor utama. Ia berperan menjadi sutradara dalam aksi foto salat telanjang dada dan berlagak bak orang mabuk di dalam masjid itu.

foto salat mabuk itu pertama kali diunggah oleh pemilik akun Facebook atas nama Rusli Kemboz. Dari biodata di akun Facebook miliknya, pemuda itu beralamat di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat ini, foto tersebut telah dihapus karena banyaknya warganet yang mengecam.

Kelima tersangka lainnya yakni MA alias AR (16), MA alias AS (14), AK (14), YS alias OG (15), dan RM (13) juga terancam hukuman lima tahun penjara. Lima pemuda tersebut kini jadi buah bibir setelah mengunggah foto mereka sedang melakukan salat dengan pose tak etis. Mereka tak mengenakan atasan dan berlagak bak orang yang sedang mabuk. Polisi berhasil mengungkap identitas kelima remaja tanggung yang melakukan aksi salat sambil berlagak mabuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Dari hasil penyelidikan, aksi yang mengarah ke pelecehan agama tersebut dilakukan para remaja itu di sebuah masjid. Adhi Purboyo juga memastikan, lokasi mereka melakukan aksi salat dengan telanjang dada dan berlagak bak teler itu dilakukan di salah satu masjid di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. - Salat Gaya Mabuk, 5 Remaja Terancam Bui 5 Tahun Penjara Dengan Kasus Penistaan Agama

Read More

Kak Emma Memberikan Kesaksian Bahwa Diri Nya Tidak Pernah Dicurhati Oleh Firza

Kak Emma Memberikan Kesaksian Bahwa Diri Nya Tidak Pernah Dicurhati Oleh Firza - Fatimah alias " Kak Emma" diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selama lebih dari 8 jam lamanya. Dia mulai diperiksa penyidik sejak pukul 11.00 WIB dan baru selesai pada pukul 19.30 WIB. Emma diperiksa sebagai saksi dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan Firza Husein. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Fatimah, Alias Kak Emma

Ferdy menjelaskan dalam pemeriksaan ini Emma diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Rizieq. Namun, Ferdy enggan mengungkapkan apa saja pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada Emma. Seusai diperiksa, Emma membantah pernah dicurhati oleh Firza soal Rizieq. Dia juga mengaku tidak mengetahui hubungan antara Rizieq dan Firza. Tak hanya itu, dia juga membantah bahwa foto wanita tanpa busana yang beredar luas di media sosial adalah Firza.

Dia menyerahkan semua penjelasan terkait pemeriksaan ini kepada pengacaranya. Dia tidak ingin  membeberkan sedikit pun pertanyaan penyidik yang ditanyakan kepadanya. Saat tiba di Gedung Ditreskrimsus tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Kak Emma. Ia datang dengan menggunakan gamis warna biru dengan dipadukan kerudung putih motif bunga. Dia didampingi oleh pengacaranya Novianto Sumantri dan satu orang laki-laki lainnya.

Penyidik sebelumnya sudah menjadwalkan Emma untuk diperiksa pada pekan lalu. Namun, Emma berhalangan hadir lantaran sakit. Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein. Penetapan tersangka dilakukan pada 29 Mei 2017 silam. Sebelum Rizieq, Firza sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengungkap misteri sosok "Kak Emma" dalam percakapan WhatsApp berkonten pornografi yang dituduhkan ke Rizieq dan Firza Husein. Kapitra mengungkapkan, Emma adalah bibi Rizieq. - Kak Emma Memberikan Kesaksian Bahwa Diri Nya Tidak Pernah Dicurhati Oleh Firza

Read More

Kapolda Kembali Memperingakan Untuk Tidak Kembali Melakukan Aksi Bela Ulama Besok

Kapolda Kembali Memperingakan Untuk Tidak Kembali Melakukan Aksi Bela Ulama Besok - Kabar adanya pengerahan massa di bandara tempat Rizieq Shihab mendarat pulang ke Indonesia kembali berhembus. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menilai tidak ada gunanya mengerahkan massa saat pulang ke Tanah Air. Dia menilai hal itu hanya membuat malu diri sendiri saja. Menurut Kapolda, jika Rizieq Shihab merasa tidak bersalah, silakan kembali ke Indonesia untuk membuktikannya. Tidak perlu seakan memberikan perlawanan dengan menetap di negeri orang agar tidak terjangkau oleh hukum negeri sendiri.

Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan

Kapolda juga berencana untuk melarang alumni Aksi 212 yang akan menggelar aksi untuk mendukung Pimpinan FPI Rizieq Shihab. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan pun menanggapi rencana Aksi Bela Ulama pada 9 Juni 2017 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, usai salat Jumat itu. Dia berharap niat tersebut dibatalkan. Menurut dia, tidak ada guna melakukan unjuk rasa seperti yang sebelumnya.

Menurut Kapolda, jika kegiatan itu untuk mengintervensi penyidikan kasus dugaan chat seks yang menjerat Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, maka sebaiknya dihentikan. Sebab, di mata hukum, Rizieq tetap harus memberikan keterangan kepada penyidik. Dia kembali menegaskan tidak ada unsur kriminalisasi ulama dari kasus Rizieq Shihab tersebut. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin juga menyatakan hal yang sama.

Sementara itu, Iriawan telah mengonfirmasi ke pihak Masjid Istiqlal, tidak akan ada izin untuk aksi ini. Dia menyarankan masyarakat memperbanyak ibadah selama Ramadan, dibanding harus berunjuk rasa dan mematikan produktivitas penduduk Jakarta lainnya. Dia juga meminta Rizieq Shihab menghadapi kenyataan yang ada. Meski ada pengerahan massa, penegakan hukum akan tetap berjalan dan pemerintah tidak gentar dengan berbagai intervensi.

Terlebih, sudah ada puluhan saksi yang memberikan keterangan terkait kasus dugaan chat seks yang juga menjerat Firza Husein itu. Termasuk bukti yang terbilang cukup untuk membawa Rizieq Shihab ke pengadilan. - Kapolda Kembali Memperingakan Untuk Tidak Kembali Melakukan Aksi Bela Ulama Besok

Read More

Patroli Gabungan RI, Malaysia Dan Filipina Untuk Mengamankan Mindanao Dari ISIS

Patroli Gabungan RI, Malaysia Dan Filipina Untuk Mengamankan Mindanao Dari ISIS - Indonesia, Malaysia dan Filipina akan mulai melakukan patroli gabungan di perairan wilayah Mindanao, Filipina selatan bulan ini. Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein menyatakan, patroli tersebut dilakukan untuk menangkal ancaman dari para militan ISIS. Hishammuddin menyampaikan hal tersebut dalam konferensi keamanan yang digelar di Singapura hari ini. Dikatakan pejabat tinggi negeri Jiran itu, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu tanggal 3/6/2017, patroli laut gabungan di perairan yang berbatasan dengan ketiga negara tersebut akan dimulai pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya, patroli udara juga akan dilakukan di wilayah yang sama.

Militan ISIS

Patroli gabungan ini akan dilakukan seiring pasukan militer Filipina terus memerangi para militan Maute pro-ISIS di kota Marawi di Mindanao sejak hampir 2 pekan lalu. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberlakukan hukum darurat militer di wilayah Mindanao sebagai respons atas krisis di Marawi. Duterte menyebut penyerangan militan di Marawi sebagai awal upaya besar ISIS untuk membentuk basis di Filipina.

Para pengamat keamanan mengatakan, ISIS tengah berencana membentuk sebuah "provinsi" di Pulau Mindanao, Filipina Selatan sebagai bagian dari upayanya untuk mendirikan kekhalifahan di Asia Tenggara. Selat Sulu merupakan lokasi yang harus di jaga bersama oleh ketiga negara untuk mempersulit ISIS masuk ke salah satu negara di Asia Tenggara.

"Jika Anda bicara tentang Selat Sulu... itu akan melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina," ujar Hishammuddin di depan para delegasi pertemuan Shangri-La Dialogue, sebuah pertemuan keamanan tahunan yang kali ini digelar di Singapura. "Jadi di dalam ASEAN, kami memutuskan bahwa setidaknya tiga negara ini, agar terhindar dari tuduhan tidak berbuat apapun, maka kami bertiga mengambil inisiatif untuk melakukan patroli gabungan... inisiatif di Selat Sulu," tutur Hishammuddin.

Hishammuddin menambahkan, Malaysia, Indonesia dan Singapura sebelumnya telah melakukan patroli gabungan yang sukses di Selat Malaka untuk memerangi pembajakan di laut. - Patroli Gabungan RI, Malaysia Dan Filipina Untuk Mengamankan Mindanao Dari ISIS

Read More

Habib Rizieq DPO, Dirjen Imigrasi Siap Membantu Polisi Untuk Memulangkan Rizieq Shihab

Habib Rizieq DPO, Dirjen Imigrasi Siap Membantu Polisi Untuk Memulangkan Rizieq Shihab - Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Rizieq masuk dalam DPO terkait kasus chat mesum diduga dirinya dengan Firza Husein. "Polda Metro Jaya sudah menerbitkan DPO, hari ini sudah diterbitkan DPO," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

Ketum FPI, Rizieq Shihab

Penyidik Polda Metro Jaya tengah mempertimbangkan untuk merekomendasikan agar pihak Imigrasi segera mencabut paspor Rizieq Shihab. Rizieq seperti diketahui telah ditetapkan tersangka atas kasus dugaan chat berbau pornografi yang menjerat dirinya dengan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Dia mengungkapkan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan Rizieq. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun pihak kepolisian, pentolan FPI itu tengah berada di Arab Saudi. "Tentu ada tim yang memantau ya. Langkah-langkah seperti opsi-opsi yang tadi masih kami lakukan‎," jelas Argo.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga akan membantu pihak kepolisian untuk memulangkan pimpinan FPI Rizieq Shihab yang saat ini diketahui tengah berada di Arab Saudi. Polisi akan memeriksa Rizieq yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus chat berkonten pornografi dengan Firza Husein.

Dirjen Imigrasi Ronnie Sompie menjelaskan prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memulangkan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pemulangan WNI untuk penyelidikan kasus hukum harus didasari pengajuan surat dari penyidik. Surat itu yang dijadikan dasar bagi Ditjen Imigrasi untuk berkoordinasi dengan KBRI dan imigrasi negara yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, Polisi menerapkan Rizieq dengan Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. - Habib Rizieq DPO, Dirjen Imigrasi Siap Membantu Polisi Untuk Memulangkan Rizieq Shihab

Read More