Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir

Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir - Imam di Indonesia et Islamic Centre di New York, Amerika, Shamsi Ali, menerima ancaman dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ancaman itu terkait dengan kritikannya ihwal pertemuan sejumlah anggota Dewan dengan Donald Trump, yang sedang berkampanye sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Shamsi Ali dianggap menyebarkan fitnah setelah mengunggah status yang mengkritik pertemuan itu.

Foto Bersama Anggota DPR Bersama Donald Trump

"Apakah bisa meralat keterangan di Facebook? Soalnya, ini berawal dari keterangan Bapak yang salah, isu melebar dan dimanfaatkan lawan politik. Apakah ini memang maksud Bapak?" kata Fadli Zon, seperti dikutip dan diunggah Shamsi di Facebook, Sabtu malam, 5 September 2015.

Fadli bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada Shamsi jika jawaban pribadinya tidak diunggah di Facebook. "Jika tidak disebarluaskan, saya akan melayangkan somasi sebagai pelanggaran terhadap UU ITE," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Fadli membantah pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Donald Trump di Trump Tower, Kamis, 3 September 2015, merupakan dukungan DPR kepada Trump sebagai bakal calon Presiden AS dari Partai Republik. Menurut Fadli, dia dan Setya Novanto hanya menghadiri konferensi pers Trump. Saat itu, ucap dia, anggota DPR baru saja turun dari lantai 26 Trump Tower dan diminta menonton konferensi pers Trump di lobi.

"Sebagai sopan santun orang Timur, kami nonton, melihat sampai konferensi pers usai, pun jalanan ke pintu keluar padat," ujar Fadli.

Fadli juga membantah tudingan Shamsi soal lama pertemuan Trump dengan Novanto yang hanya tiga menit. Shamsi menganggap hal tersebut melecehkan pimpinan negara. "Anda menyebarkan informasi salah ke publik. Fitnah. kami diterima di lantai 26, disediakan makan-minum sambil ngobrol sekitar 30 menit," tuturnya.

Tak hanya itu, Fadli Zon mengatakan kedatangan anggota Dewan ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pembicara di Inter-Parliamentary Union Speakers Conference dan pertemuan bilateral. Fadli menilai pertemuan itu bukan untuk mengunjungi Kongres AS yang sedang reses.

"Tidak ada hubungan dengan anggota Kongres AS sedang reses. Ini ngawur sekali Anda, seolah kami datang ke New York untuk bertemu dengan anggota Kongres, padahal mereka sedang reses," ucap Fadli. Sebelumnya, Shamsi menyatakan puluhan anggota Dewan sengaja mengunjungi Amerika untuk jalan-jalan dan belanja. Pernyataan ini langsung dibantah Fadli Zon.

"Kami tak ada jalan-jalan, kecuali saya ke toko buku Strand dan Barnes & Noble," ujar Fadli. - Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir

Read More

Heboh, Seorang Pemuda Menikahi Nenek Yang Berusia 82 Tahun Di Sulut

Heboh, Seorang Pemuda Menikahi Nenek Yang Berusia 82 Tahun Di Sulut - Warga Sulawesi Utara, terutama para netizen di buat heboh sejak Sabtu, 18 Februari 2017 lalu. Kehebohan ini bukan karena bencana banjir yang menimpa, melainkan beredarnya foto-foto pemberkatan pernikahan antara seorang nenek dengan seorang pemuda yang usia nya terpaut sangat jauh.

Foto Sang Pemuda Dengan Si Nenek

Entah dari mana asal-muasal foto dan info itu. Yang pasti foto itu telah menjadi viral dengan berbagai komentar. Dalam keterangan di sejumlah foto disebutkan, sang nenek berusia 82 tahun itu bernama Martha Bate. Sementara, pemuda yang disebut berusia 28 tahun itu bernama Sofian Loho.

Pernikahan ini terjadi di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Kedua pasangan ini diberkati di GPDI Horeb Lelema oleh Gembala Port Ropa.

Kabar itu tentu saja menjadi bahasan warga setempat karena perbedaan usia yang terpaut sangat jauh. Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga di Minahasa Selatan menyebutkan, Sofyan pertama kali bertemu lewat nomor nyasar di telepon seluler yang ternyata milik sang nenek.

Foto Pemberkatan Si Pemuda Dengan Sang Nenek

"Sebelum menikah, mereka telah berhubungan sekitar satu tahun. Karena saat itu, Sofyan bekerja bengkel di Kotamobagu, semenjak kenal sering bolak-balik ke Lelema. Baru pada bulan November, dia menetap di Lelema dan mengambil keputusan untuk menikah," tulis salah satu warga Minahasa Selatan di akun Facebooknya.

Sedangkan keterangan lainnya menyebutkan, Martha sendiri sebelumnya sudah pernah menikah, ntapi suaminya telah meninggal. Martha memiliki dua orang anak yang perempuan tinggal di Jerman dan telah menikah, sedangkan anak laki-lakinya bekerja di Arab.

Pihak pemerintah Desa Lelema maupun Kecamatan Tumpaan, belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Begitu pula dengan Pemkab Minahasa Selatan, karena disebut-sebut, kedua pasangan itu sempat mengurus administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selatan. -Heboh, Seorang Pemuda Menikahi Nenek Yang Berusia 82 Tahun Di Sulut

Read More

Terjadi Nya Sejumlah Kecurangan Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Terjadi Nya Sejumlah Kecurangan Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 - Masa pencoblosan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah usai. Pilkada DKI 2017 berlangsung aman pada 15 Februari 2017 lalu, meski sempat dikhawatirkan terjadinya ricuh mengingat mulai menghangatnya situasi politik beberapa hari jelang Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa jalannya Pilkada Serentak di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk Jakarta, berlangsung aman.

Ketiga Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Walaupun begitu, Pilkada DKI 2017 tetap diwarnai adanya pelanggaran. Seperti yang dilaporkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mengaku pelanggaran tersebut merugikan paslon nomor urut 2 ini.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan DPP PDI-P Trimedya Pandjaitan menyebut banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya dalam Pilkada DKI 2017. "Adapun pelanggaran tersebut sebagai berikut, pertama pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memiliki e-KTP dan menunjukkan KK kepada KPPS, namun oleh KPPS tidak diperbolehkan mencoblos," ucap Trimedya di Jakarta, Rabu 15 Februari 2017 malam.

"Kemudian, pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akan tetapi membawa Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan menunjukkan KK kepada KPPS, namun oleh KPPS tidak diperbolehkan mencoblos," tambah dia.

Trimedya juga mengungkapkan banyak surat suara di TPS habis, padahal masih banyak pemilih yang belum memilih saat Pilkada DKI 2017. "Hal ini menyebabkan banyak pendukung pasangan Ahok-Djarot tidak bisa menggunakan hak pilihnya," jelas Trimedya. Selain itu, lanjut Trimedya, adanya kekerasan yang dilakukan oleh tim sukses dan pendukung pasangan tertentu.

"Hal ini terbukti adanya pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Bapak Pandapotan Sinaga dan adiknya Marudut Sinaga, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Pengeroyokan ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya," ungkap Trimedya.

Dia melanjutkan, di wilayah Jakarta Pusat, ditemukan fakta pengusiran kepada saksi paslon Ahok-Djarot yang dilakukan ormas pendukung paslon lain di Pilkada DKI 2017. - Terjadi Nya Sejumlah Kecurangan Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017

Read More

Masalah Baru Yang Di tinggalkan Sumarsono Untuk Ahok Yang Kembali Aktif Sebagai Gubernur

Masalah Baru Yang Di tinggalkan Sumarsono Untuk Ahok Yang Kembali Aktif Sebagai Gubernur - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono telah mengakhiri masa tugas. Ia pun menitipkan sejumlah pesan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang aktif lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye Pilkada. "Dalam rangka pembinaan aparat sipil negara, saya minta supaya team work di lingkungan Pemprov DKI Jakarta lebih ditingkatkan lagi," kata Sumarsono dalam acara serah terima jabatan dari Plt Gubernur kepada Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Plt Gubernur, Sumarsono Mengakhiri Masa Kerja Nya

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mengaku telah berkomunikasi dengan Basuki Tjahajaja Purnama terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya saat menjadi pimpinan sementara di Ibu Kota. Komunikasi terakhir, kata Sumarsono, dia menyarankan kepada Gubernur non-aktif itu mengevaluasi kebijakannya soal perombakan jabatan setelah Ahok kembali aktif di Balai Kota.

"Saya memang menyarankan, sebaiknya dievaluasi kembali siapa tahu ada kesalahan dari saya,” kata Sumarsono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa malam, 7 Februari 2017. Meski demikian, Sumarsono mengatakan, bila Ahok nanti ingin merombak kembali pejabat, harus melalui tahapan persetejuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Sebagaimana diketahui, Soni begitu sapaan akrab Sumarsono, merupakan Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri yang ditugaskan sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Tetap ujungnya ke saya juga. Jadi, harus ada izin tertulis oleh Mendagri untuk eselon II, eselon III dan IV melalui Dirjen Otda, yang juga mantan Plt Gubernur DKI," ujarnya. Sumarsonono pun menegaskan, kebijakan-kebijakan yang tak bisa diubah Ahok setelah dia aktif kembali. Kebijakan itu seperti, anggaran bagi Badan Musyawarah Betawi dan rencana kenaikan dana operasional bagi pengurus RT/RW.

Anggaran Bamus Betawi, ujar Sumarsono, sudah disahkan dan digelentorkan sebanyak Rp2,5 miliar dalam APBD 2017. "Karena barangnya sudah dicairkan dan sudah dikeluarkan Pergub tentang ikon Betawi dan saya silakan ke Pak Basuki, jawabannya terima kasih karena telah memberikan persoalan baru. Senang dia," ujarnya.
Bahkan dalam pembahasan kenaikkan dana operasional bagi RT/RW, antara Sumarsono dan Ahok terkesan tak ada perbedaan pendapat. Hal itu berbeda dari sebelumnya, di mana keduanya kerap kali tak sejalan soal arah kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang Pelaksana Tugas dan Gubernur non-aktif.

"Jadi bayangkan, Pak Basuki itu setiap hari komunikasi sama saya, tapi tidak perlu saya sampaikan, hanya konsultasi program saja,” kata dia. - Masalah Baru Yang Di tinggalkan Sumarsono Untuk Ahok Yang Kembali Aktif Sebagai Gubernur

Read More

Jubir FPI Munarman Tersangka, Pengacara Ajukan Praperadilan Ke Pengadilan Tinggi Denpasar

Jubir FPI Munarman Tersangka, Pengacara Ajukan Praperadilan Ke Pengadilan Tinggi Denpasar - Juru Bicara ormas Front Pembela Islam (FPI) Munarman berencana mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka kasus dugaan dugaan pelecehan dan fitnah pecalang. Pengacara Munarman, Kapitra Ampera mengatakan gugatan praperadilan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada pekan ini.

Juru Bicara FPI, Munarman

"Kami sudah siapkan praperadilan, Kamis atau Jumat pagi paling lama kami ajukan," kata Kapitra di kantor Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 8/2/2017. Kapitra memprotes penetapan status tersangka Munarman. Sebab, kata dia, locus delicti atau lokasi perbuatan pidana yang diduga dilakukan Munarman di Jakarta. Sementara, proses hukumnya di Bali.

"Kami akan koreksi persepsi penyidik Polda Bali atas penetapan tersangka. Menurut kami belum ada bukti. TKP ada di Kompas Jakarta, dalam rangka menggunakan hak jawab, dia juga sebagai pengacara. Locus-nya di Jakarta, tapi diperiksa di Bali," terang Kapitra. Munarman, kata Kapitra, merasa menjadi target dugaan tindak pidana. Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengajukan praperadilan.

"Bukan merasa dikriminalisasi, tapi dia (Munarman) merasa ditarget," ucap dia. Munarman ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Bali pada Selasa 7 Februari 2017 kemarin. Ia dilaporkan oleh Elemen Masyarakat Bali pada 16 Januari lalu. Dia dilaporkan terkait kasus dugaan pelecehan dan fitnah terhadap pecalang.

Kelompok Elemen Masyarakat Bali membuat laporan itu berdasarkan video Munarman yang beredar di YouTube dengan judul "FPI datangi dan tegur Kompas terkait framing berita antisyariat Islam". Hal itu terjadi saat ia dan beberapa anggota ormas tersebut mendatangi Kompas pada Kamis 16 Juni 2016.

Dalam rekaman yang berdurasi 1 jam 24 menit dan diunggah Markaz Syariah pada 17 Juni 2016 itu, Munarman menyebut pecalang melempari rumah dan melarang Muslim salat Jumat pada menit ke 15.15 hingga 15.16. - Jubir FPI Munarman Tersangka, Pengacara Ajukan Praperadilan Ke Pengadilan Tinggi Denpasar

Read More

Muncul Nya Berita Hoax Mengenai KTP Ganda

Muncul Nya Berita Hoax Mengenai KTP Ganda - Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengklaim bahwa tidak benar ada KTP ganda, seperti yang beredar di media sosial Facebook. Dia mengaku sudah mengecek langsung ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Itu tiga orang yang berbeda, dan dipalsukan dengan foto orang yang sama. Saya bisa menjawab ini karena sudah dicek di Dinas Kependudukan," ujar Sumarno.

Foto KTP Ganda Yang Jadi Viral Di Facebook

Sumarno menduga ada pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja melakukan hal itu. Dia meyakini bahwa KTP itu dimiliki tiga orang, tetapi diedit sehingga seolah-olah tiga KTP itu dimiliki oleh orang yang sama dengan tiga alamat berbeda. Sebelumnya beredar informasi di media sosial Facebook tentang adanya KTP ganda, yakni tiga buah KTP dengan foto satu orang yang sama. Orang tersebut juga memiliki tiga nama yang berbeda.

Pada KTP pertama, tertulis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172052006640001, pada saat dicek melalui website KPU, tercantum nama pemilik Mada, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Juni 1964. Dalam KTP tersebut, Mada beralamat di Jalan Lodan Raya Nomor 12, RT 003/002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Saat pemilihan kepada daerah nanti, ia terdaftar di TPS 10.

Adapun di KTP kedua, masih dengan foto yang sama, pria tersebut memiliki NIK dengan nomor 3173021502650003, dengan nama Saidi. Di dalam KTPnya, pria tersebut diketahui terlahir di Jakarta, 15 Februari 1965, dan beralamat di Jalan Tawakal Ujung Nomor 7, RT 004/008. Dalam website KPU, pria tersebut beralamat di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan terdaftar di TPS 38.

KTP ketiga, pria tersebut terdaftar dengan NIK 3172051205610006, dengan nama Sukarno. Dalam KTPnya, tempat kelahiran tersebut terdaftar di Tegal, 12 Mei 1961, dan beralamat di Pademangan III GG. 15 No 206, RT 006/007. Saat dicek melalui website KPU. pria tersebut beralamat di Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Timur, dan terdaftar sebagai calon pemilih di TPS 52. - Muncul Nya Berita Hoax Mengenai KTP Ganda

Read More

Video Penyentilan Kepala Kristiani Oleh Anggota FPI

Video Penyentilan Kepala Kristiani Oleh Anggota FPI - Muncul lagi video anggota Front Pembela Islam (FPI) yang mengkerumunin seorang wanita dan sedang mengintogasi wanita tersebut. dalam Video tersebut terekam jelas aksi para anggota FPI tersebut yang bukan hanya mengintrogasi wanita tersebut, namun juga menyentak kepala si wanita tersebut karena di ketahui dalam KTP wanita tersebut beragama Kristen.

Hingga video ini beredar, masih belum di ketahui penyebab kenapa wanita tersebut di kerumunin oleh massa FPI. Namun tindakan yang di lakukan oleh FPI tersebut sangat tidak mencerminkan prilaku orang beragama seperti yang selalu mereka sebutkan.

Berikut cuplikan video tersebut.

Ulah FPI ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat karena ormas tersebut kerap melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama Islam.

Kelakuan FPI di dalam video tersebut, kini sudah beredar luas dan para netizen sangat mengecam apa yang telah di lakukan oleh FPI.  - Video Penyentilan Kepala Kristiani Oleh Anggota FPI

Read More