Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit -  Hari ini, foto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi perbincangan publik. Dalam foto tersebut, Setya Novanto tengah terbaring di atas tempat tidur di salah satu Rumah Sakit dan dijenguk anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Endang Srikarti Handayani. Menanggapi foto tersebut, tokoh muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menganggapi soal foto yang tersebar di media sosial tersebut.

Ketua DPRD, Setya Novanto

Menurut Doli, penyebaran foto untuk menunjukkan Setya Novanto sedang sakit merupakan cara kekanak-kanakan. Terlebih, Doli juga menanggapi kejanggalan dalam foto dimana layar elektrokardiogramyang berada disisi Setya Novanto tidak menunjukan gelombang. Cara itu sebetulnya cara yang kekanak- kanakan dan berani-berani. Kalau ada komentar itu, jadi backfire buat dia (Novanto). Kalau ada yang melihat jeli dan menuding dia tidak sakit. Coba lihat sebelah kiri kalau layarnya itu kalau disambung ke jantung ada detaknya kok itu rata aja katanya.

Doli juga menyarakan jika Setya Novanto benar-benar dalam keadaan sakit seharusnya segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Itu satu-satunya cara efektif untuk membuktikan dia sakit. Kalau nggak mau mundur karena sakit luar biasa, karena didalam sekian hari ada tujuh penyakit yang berat.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengakui adanya rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto. Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. - Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Read More

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51%

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51% - Presiden Joko Widodo bicara soal keberhasilan pemerintah yang memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan atau menjual 51 persen sahamnya secara bertahap ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di rapat kerja nasional III Pro Jokowi (Projo) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin tanggal 4/9/2017. Jokowi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lain karena sikap ngotot pemerintah Indonesia saat proses negosiasi.

Presiden RI, Joko Widodo

Jika pemerintah tak ngotot, maka Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Kemudian Freeport, berapa tahun kita masa dibeli 9 persen saja diam. Ini negosisasi 2,5 tahun. Yang enam bulan ke belakang itu intensifnya. Memang alot. Ya kalau negosiasi tidak ngotot, ya 9 persen lagi," kata Jokowi. Jokowi juga bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero), yang kini berhasil menjadi pemegang 100 persen Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Pertamina menggantikan operator lama, Inpex dan Total E&P Indonesia. Secara umum, Jokowi mengklaim sudah banyak prestasi yang dicapai pemerintahannya selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Ia meminta Projo untuk membantu mensosialisasikan capaian tersebut kepada masyarakat. "Relawan Projo harus menyampaikan hal-hal seperti ini, jangan sampai ada yang ngeklaim-klaim, yang lain klaim repot nanti. Harus disampaikan hal seperti ini," kata Jokowi.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah :

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Read More

Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kian gencar mengenalkan XM Concept ke berbagai daerah di Indonesia. Kali ini Mitsubishi XM Concept tepar pesona di Pameran Otomotif Medan (POM) 2017 digelar mulai 17 – 21 Mei 2017 di Santika Dyandra Convention Center, Medan. Melalui gelaran Pameran Otomotif Medan (POM) 2017, pihak MMKSI berharap bisa menarik perhatian masyarakat Medan dan sekitarnya terhadap XM Concept. Model produksi Mitsubishi XM Concept pun diharapkan bisa menyaingi Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di Indonesia.

Mitsubishi XM

Sejak menjalani world premiere pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, ternyata sejumlah warga Medan tertarik untuk membelinya, padahal mereka tahu baru berupa concept car. Fenomena ini cukup mengejutkan Mitsubishi Indonesia, sementara itu untuk harga resminya diprediksi baru diumumkan pada gelaran GIIAS 2017 pada Agustus.

“Untuk XM Concept, mereka (calon konsumen) berani memberikan DP (down payment) walaupun harga belum keluar. Mereka melihat modelnya (lewat media cetak dan online), sudah banyak sekali konsumen yang mau (bayar DP), namun kami tidak berani terima,” kata Tonny Candra Presiden Direktur PT Sumatera Berlian Motors di Medan, Sumatera Utara.

Artinya MMKSI belum menerima SPK (surat pemesanan kendaraan) untuk Mitsubishi XM Concept. Tonny menjelaskan, di wilayah Medan sekitarnya ada sekitar 300 orang yang berminat membeli small MPV andalan Mitsubishi. Mereka itu diakui adalah potential buyer Mitsubishi. Sejak dikenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016, Mitsubishi XM Concept telah tembus 5.000 peminat. MMKSI memproduksi memadukan fungsionalitas dan desain kendaraan SUV dengan MPV itu di pabrik Mitsubishi di kawasan GIIC Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Mobil 7-seater ini dikabarkan hanya akan tersedia mesin kapasitas 1.5-liter 4-silinder. - Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Read More

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah? - Setiap kali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka, jumlah pendaftar selalu membludak. Lihat saja pada 2017 ini. Di awal Agustus pemerintah membuka kesempatan dengan menyediakan 19.210 kursi CPNS yang terdiri dari 1.684 untuk Mahkamah Agung dan 17.526 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Hingga Jumat, 18 Agustus, kemarin, pelamar CPNS di Kemenkumham sudah mendekati satu juta, tepatnya 764.729 orang. Sedangkan pelamar di MA mencapai 23.479 orang. Padahal kesempatan tersebut masih dibuka sampai akhir bulan ini.

Dana Pensiun PNS

Sudah sejak lama para pencari kerja tergiur dengan profesi PNS karena iming-iming adanya tunjangan, gaji tetap, dan adanya jaminan uang pensiun. Uang pensiunan bagi pegawai negeri memang menggiurkan. Tak seperti halnya pegawai swasta yang pendapatannya akan merosot drastis ketika pensiun, PNS ketika pensiun masih bisa menikmati gaji sebesar 75 persen dari gaji pokok saat terakhir bekerja. Namun, sistem ini, menurut pemerintah, membebani anggaran negara.

Menurut Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, selama ini pemberian uang pensiun PNS menggunakan skema pay us you go yang sangat memberatkan APBN. Sebab, uang pensiun para abdi negara ditalangi oleh pemerintah jika ada kekurangan. Dengan skema yang dijalankan saat ini, pemerintah setidaknya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 triliun tiap tahun untuk membayar kekurangan uang pensiun PNS. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pensiun PNS beserta TNI dan Polri sebesar Rp 109 triliun.

Tahun depan, pemerintah akan mengganti skema pay us you go dengan skema baru yaitu fully funded. Dalam skema ini, PNS dan pemerintah akan membayar iuran uang pensiun secara bersama di depan seperti halnya yang jamak dilakukan di perusahaan swasta. Rencananya skema ini akan diterapkan untuk PNS baru. Dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memang mengajukan skema baru program pensiun PNS. "Saya perintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mulai memperbaiki program pensiun PNS," katanya pekan lalu.

Perhitungan atau skema baru pensiun PNS yang saat ini sedang digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB). - Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Read More

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank - Penyidik Subdit TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menangkap pria inisial C (27) yang diduga merupakan jaringan penjualan data nasabah. Pelaku sudah beraksi sejak 2010 lalu. Kasus ini terbongkar karena adanya informasi masyarakat yang terganggu dengan pihak-pihak yang menawarkan produk kartu kredit atau asuransi melalui telepon. Padahal pemilik nomor telepon tidak pernah memberikan nomor telepon tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Pol Agung Setya

Dalam keterangan Dirtipideksus Brigjen Agung Setya, Modus yang di lakukan tersangka yaitu mengumpulkan data nasabah dari marketing bank sejak tahun 2010. Tersangka yang ditangkap 12 Agustus lalu itu mulai mengiklankan penjualan data nasabah yang Tersangka miliki sejak tahun 2014 melalui website www.jawarasms.com, www.databasenomorhp.org, www.layanansmsmassal.com, www.walisms.net, akun Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online. Pembeli yang tertarik akan menghubungi nomor telepon yang tertera pada situs atau akun tersangka.

Agung menambahkan, paket data nasabah yang ditawarkan oleh tersangka bervariasi dengan harga Rp 350.000 untuk 1000 nasabah sampai dengan paket Rp 1.100.000 untuk 100.000 nasabah per paket database. Ketika pembeli setuju, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang ke rekening Tersangka dan setelahnya Tersangka memberikan link untuk mengunduh file database nasabah yang telah Tersangka simpan dalam cloud sotorage.

Menurut Agung, tersangka menggunakan uang hasil penjualan data nasabah untuk keperluan pribadinya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dari hasil penyidikan, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti yaitu 4 buah handphone, slip setoran transfer, 1 buku tabungan bank Mandiri, 1 kartu ATM bank Mandiri, dan beberapa lembar tanda bukti pengiriman JNE.

Hingga saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap jaringan penjualan data nasabah yang terafiliasi dengan tersangka yang berinisial C , selain data nasabah bank, penyidik menemukan juga data pemilik apartemen, pemilik mobil mewah, dan data-data pribadi lainnya, saat ini tersangka sedang diperiksa intensif oleh penyidik di Bareskrim Polri. Agung menegaskan, data nasabah perbankan harus dilindungi kerahasiaanya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil informasi data nasabah kemudian dijual kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi.

Tersangka dikenakan Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (2) UU No 11 Tahun 1998 tentang ITE dan atau PAsal 378 KUHP dan atau Pasal 379a KUHP dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. - Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Read More

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka - Masih ingat Desa Tomuan Holbung, Kecamatam Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara? Desa ini belum menikmati listrik sejak Republik Indonesia diproklamasikan. Tomuan Holbung sempat menjadi perhatian publik saat foto murid-murid Sekolah Dasar berseragam Pramuka memegang potongan kardus bertuliskan permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk melistriki wilayah tempat tinggalnya. Di atas potongan kardus tersebut tertulis: "Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo Yang Terhormat. Tolonglah Desa kami Pak, karena sampai pada saat ini desa kami belum dialiri arus listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Desa kami: Desa Tomuan Holbung, Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara."

Foto Anak SD Dari Desa Tomuan Holbung, Sumatera Utara

Foto yang menjadi viral ini langsung mendapatkan respon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM bergerak cepat dengan melakukan pertemuan antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera dan PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) Sumatera Utara I. Pertemuan ini dilakukan karena PT PLN Wilayah Sumatera Utara telah merencanakan untuk membangun jaringan listrik ke wilayah tersebut. Namun, pembangunan fasilitas distribusi listrik ke Desa Tomuan Holbung ini memerlukan pemangkasan dan penebangan pohon karet milik PT. BSP.

Kementerian ESDM tidak tinggal diam dan langsung melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya, pada 6 Juli 2017, mediasi dilakukan agar pembangunan fasilitas distribusi listrik dapat melalui wilayah perkebunan milik PT BSP. Mediasi harus dilakukan karena pembangunan jaringan 20 kilo volt (kV) di Desa Tomuan Holbung ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PLN, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tersedia anggaran ganti rugi untuk penebangan pohon. Hasil mediasi, PT. BSP menyampaikan dukungan bagi program listrik perdesaan di Desa Tomuan Holbung, dengan catatan meminimalkan resiko kerugian penebangan pohon.

Tindak lanjut mediasi tersebut adalah survei ulang yang dilakukan PT. PLN Wilayah Sumatera Utara dan PT. BSP untuk meminimalisir penebangan pohon. Kerja sama yang baik ini akhirnya membuahkan hasil. Tepat satu hari sebelum perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 atau tanggal 16 Agustus 2017, Desa Tomuan Holbung telah merdeka dari gelap. Anak-anak sekolah pun dapat belajar dengan baik pada malam hari.

Sedangkan pada potongan kardus kedua berisi ucapan terima kasih kepada PT PLN, Menteri ESDM, dan pihak-pihak terkait lainnya, dari masyarakat Desa Tomuan Holbung. Pada foto lain kardus ini dipegang oleh inspektur upacara. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi kerja keras Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN, dan PT BSP, yang telah bersinergi menerangi Desa Tomuan Holbung, sehingga pada HUT ke-72 Republik Indonesia masyarakat desa teraebut bisa menikmati listrik. - Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Read More

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini jutaan rakyat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas dan meminta penambahan anggaran. Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

Pileg 2019, rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut bahwa keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menambah anggaran pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun patut ditolak. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan membangun gedung parlemen yang baru, hingga apartemen bagi para wakil rakyat.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif. Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat. - Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Read More