PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold'

PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold' - Partai Amanat Nasional (PAN) menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu adalah produk DPR. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Suanto menegaskan, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draf UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Presiden Joko Widodo

Bahkan, lanjut Yandri, pemerintah yang bersikukuh agar usul presidential threshold itu disetujui. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan pemerintah."Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," kata Anggota Pansus UU Pemilu ini.  Pada akhirnya, enam fraksi pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujui opsi presidential threshold yang diajukan pemerintah.

Sementara, PAN bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS yang mendukung presidential threshold dihapuskan kalah suara. Akhirnya, mereka memilih walk out dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, pada hari Jumat tanggal 21/7/2017 dini hari. Sejumlah pihak yang tidak puas dengan ketentuan presidential threshold tersebut berniat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yandri meyakini, MK akan mengabulkan uji materi dan menghapus ketentuan presidential threshold.

Sebab, MK yang memutuskan bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 digelar serentak. Otomatis, kata dia, menghapus ambang batas. "Dari semua pendapat ahli tata negara memang 0 persen. Jadi kita meyakini bahwa MK akan kabulkan gugatan partai baru dan Pak Yusril dan kawan-kawan," ucap Yandri. Jokowi sebelumnya menyebut bahwa ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu adalah produk legislasi DPR.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang. Jokowi menanggapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut presidential threshold lelucon untuk menipu rakyat. - PAN Menilai Jokowi Tidak Jujur Soal 'Presidential Threshold'

Read More

Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa

Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa - Konsep negara pertama di luar angkasa pertama kali dilontarkan Igor Ashurbeyli, pendiri Aerospace International Research Center di Rusia. Siapa sangka ratusan ribu orang telah mendaftarkan diri untuk jadi warga negaranya, termasuk dari Indonesia. Mengacu dari situs Asgardia, tercatat sudah ada lebih dari 270 ribu orang mendaftarkan diri menjadi warga negara Asgardia. Yang mana sekitar 5 ribu orang di antaranya ternyata terasal dari Indonesia. Dipaparkan kalau Asgardian –julukan untuk calon warga Asgardia asal Indonesia didominasi oleh laki-laki sebanyak 84%, sementara 16% sisanya diisi oleh perempuan.

Asgardia

Menariknya lagi penyebaran Asgardia Indonesia juga tak terbatas hanya di kota-kota besar saja. Sejauh ini tercatat sudah ada sekitar 45 wilayah di Indonesia di mana para Asgardian berasal. Tapi jumlah Asgardian terbanyak memang berasal dari Jakarta yang lebih dari 700 orang, disusul Bandung dengan 299 orang, kemudian Surabaya sebanyak 224 orang.

Selebihnya juga tidak bisa dibilang sedikit. Bekasi misalnya, ada sebanyak 199 orang yang mendaftar sebagai Asgardian, sementara Tangerang membayangi dengan 198 orang. Sedangkan di Medan ada sekitar 180 orang yang ikut mendaftar. Disebutkan lowongan warga Asgardia ini terbuka untuk siapapun asal sudah berusia diatas 18 tahun. Tak ada deskripsi khusus soal jenis kelamin, kebangsaan, ras, agama, dan status keuangannya.

Seiring populasi warga Asgardia yang mulai terbentuk, giliran wilayah dan lokasi Asgardia yang tengah dirancang. Secara fisik, serangkaian satelit kabarnya akan diluncurkan ke luar angkasa yang ditandai oleh Asgardia-1 pada 12 September 2017 nanti. Tim pencetus Asgardia berharap dapat menciptakan tempat layak huni bagi warganya di orbit rendah Bumi, sekitar ketinggian 161-321 kilometer dari permukaan, di mana hampir setara dengan ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Berikut daftar Asgardian asal Indonesia yang telah mendaftar. Anda termasuk?

1. Jakarta (734 Asgardian)
2. Surabaya (224 Asgardian)
3. Bandung (299 Asgardian)
4. Bekasi (199 Asgardian)
5. Tangerang (198 Asgardian)
6. Medan (180 Asgardian)
7. Bogor (159 Asgardian)
8. Malang (119 Asgardian)
9. Yogyakarta (115 Asgardian)
10. Semarang (109 Asgardian)
11. Makassar (90 Asgardian)
12. Tangerang Selatan (84 Asgardian)
13. Pontianak (76 Asgardian)
13. Sidoarjo (75 Asgardian)
15. Mataram (26 Asgardian)
16. Denpasar (64 Asgardian)
17. Bali (15 Asgardian)
18. Jember (16 Asgardian)
19. Blitar (14 Asgardian)
20. Kediri (18 Asgardian)
21. Surakarta (33 Asgardian)
22. Sleman (21 Asgardian)
23. Pekalongan (14 Asgardian)
24. Purwokerto (15 Asgardian)
25. Cilacap (18 Asgardian)
26. Cirebon (32 Asgardian)
27. Tasikmalaya (20 Asgardian)
28. Garut (16 Asgardian)
29. Sukabumi (14 Asgardian)
30. Karawang (17 Asgardian)
31. Jakarta Selatan (74 Asgardian)
32. Bandar Lampung (49 Asgardian)
33. Bengkulu (19 Asgardian)
34. Palembang (71 Asgardian)
35. Jambi (38 Asgardian)
36. Padang (44 Asgardian)
37. Pekanbaru (65 Asgardian)
38. Banda Aceh (26 Asgardian)
39. Manado (33 Asgardian)
40. Kendari (17 Asgardian)
41. Palu (19 Asgardian)
42. Samarinda (43 Asgardian)
43. Balikpapan (58 Asgardian)
44. Banjarmasin (40 Asgardian)
45. Palangkaraya (26 Asgardian)

Klik disini untuk melihat video konsep dari Asgardia <<<

Untuk saat ini, sudah ada 45 wilayah di Indonesia yang mendaftar untuk pindah kewarganegaraan nya ke luar angkasa. - Ternyata Sudah 5 Ribu Warga Negara Indonesia Yang Mendaftar Untuk Pindah Negara Ke Luar Angkasa

Read More

Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa

Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa - Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa. Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

"Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?" tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. "Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas. Jadi kita selalu terbuka terhadap masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa," jelas Kadiman.

Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu. "Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita," kata Kadiman.

"Benar semua rakyat tahu, ya?" tanya Jokowi lagi.

"Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka," jawab Kadiman. "Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK," kata Jokowi. Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. "Insyaallah siap, Pak," katanya.

"Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi," ucap Jokowi menutup dialog dengan Kadiman. - Jokowi Akan Bawa KPK Untuk Melakukan Pengecekan Dana Setiap Kepala Desa

Read More

Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini

Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini - Konten hoax yang wara-wiri di media sosial membuat gerah pemerintah. Akibat hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali membuka opsi menutup layanan tersebut. Pertimbangan Rudiantara itu ia dasarkan pada manfaat dan kerugian yang ditimbulkan media sosial. Jika menurut pemerintah efek negatif dari media sosial lebih banyak, maka bukan tak mungkin mereka akan menutup media sosial. Tentu saja Rudiantara tidak akan serta merta melakukan penutupan layanan seperti Twitter dan Facebook. Dia berujar ada tahapannya, khususnya di level penyedia layanan media sosial.

Menkominfo, Rudiantara

Sebagai langkah pertama, Rudiantara akan berkeliling ke penyelenggara media sosial untuk membicarakan niat pemerintah ini. Mereka ingin perusahaan over the top (OTT) bekerja sama dengan pemerintah dengan memberikan tindakan cepat. “Begini, kami meminta kepada seluruh penyelenggara media sosia, OTT pada umumnya itu bekerjasama. Artinya memberikan servis level, kalau pemerintah meminta memberikan perlakuan tertentu pada akunnya, ya tolong dilakukan,” tegasnya.

Rudiantara pun tak risau dianggap otoriter, karena seperti yang dijelaskan olehnya, langkah pertama penyelenggara media sosial harus bekerjasama dengan pemerintah. Menteri yang akrab disapa Chief RA itu mengatakan gelontoran konten negatif menutup manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat. Ia menceritakan bagaimana Facebook di masa awal popularitasnya berjasa menghubungkan kembali teman atau saudara yang telah lama putus silaturahim.

Namun seiring waktu, sejumlah pengguna memanfaatkan Facebook dan media sosial lainnya sebagai alat propaganda dan hasutan yang merugikan masyarakat luas. Kendati begitu, Rudiantara menolak dianggap bertindak represif. Keputusan menutup penyedia layanan media sosial akan dilakukan jika benar-benar terpaksa. Hal ini terpaksa dilakukan pemerintah karena terbukti langkah-langkah pemblokiran akun saja tidak cukup, karena yang bersangkutan bisa membuka lagi akun-akun yang baru.

Menteri Koordinasi dan Infomatika, Rudiantara pada saat menerima Fatwa MUI terkait fatwa pedoman muamalah di media sosial di Kantor Kemenkom Info, mengatakan amanat penutupan media-media sosial yang dianggap membahayakan masyarakat muncul dalam rapat Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR RI. - Menkominfo Berencana Akan Menutup Akses Sosial Media Yang Ada Saat Ini

Read More

Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng

Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng - Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo mengatakan belum mengetahui adanya hal-hal yang berkaitan dengan ISIS di lokasi ledakan bom panci di Buahbatu, Bandung. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hendro menjelaskan, ledakan terjadi pukul 15.30 WIB di salah satu kamar kontrakan. "Jadi di kontrakan itu ada lima kamar. Pukul 15.30 WIB terjadi ledakan di salah satu kamar kontrakan yang saat itu kosong. Penghuni lain mendengar keluar dan melihat ada api," kata dia di lokasi.

Alat Bukti Yang Disita Polisi Di Tempat Kejadian Perkara

Melihat kejadian ini, salah satu saksi atan nama Ridwan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama tim dari Polrestabes Bandung langsung meluncur ke TKP. Saat anggota datang, kemudian yang punya kamar datang. Dia atas nama AG (22), langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan densus. Pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa dia berencana melakukan pengeboman di salah satu cafe di jalan Braga.

Dari hasil olah TKP sementara, ditemukan panci, paku, dan kabel-kabel. Dari olah TKP sementara, ada panci, paku, kabel-kabel. Sementara masih itu dari Kejadian ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi telah menangkap Agus Wiguna (21) terduga pelaku perakit bom panci yang meledak di rumah kontrakan di Buahbatu, Bandung. Bom panci tersebut meledak saat Agus sedang berjualan bakso goreng.

Saksi bernama Adin (42) menjemput penghuni kamar yang meledak karena sedang berjualan bakso goreng. Adin menemui Agus di wilayah Cidurian. Setelah itu dia diajak ke lokasi ledakan yang berada di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kubang Beureum RT 07/11, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, Agus dibawa polisi ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa. Peristiwa ledakan bom panci terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Tak ada korban dari peristiwa ini.

Bom panci ini berisi paku berukuran 7 cm yang diduga akan diledakkan di sebuah kafe di Jl Braga. Saat ini polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). - Pelaku Bom Panci Di Bandung Berprofesi Sebagai Penjual Bakso Goreng

Read More

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI belakangan mendapat sorotan tajam dari netizen karena kritik-kritik pedasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik dan kebebasan berpendapat tentu dijamin di Indonesia, termasuk yang disampaikan oleh wakil rakyat yang terhormat. Di tengah suasana semangat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Juni lalu, Fahri bersuara melempar kritik. Saat itu, pada Sabtu (17/6/2017), KPK menggeledah beberapa ruangan di DPRD Mojokerto.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Tak berselang lama setelahnya, pada Selasa (20/6/2017), penyidik KPK kemudian beraksi di Bengkulu. Dari operasi tersebut, lima orang asal Mojokerto dan empat orang dari Bengkulu diamankan. Lewat akun Twitternya, Fahri menuliskan kritik pedasnya. Dalam unggahannya Selasa (20/6/2017), Fahri menilai OTT yang dilakukan KPK justru menandai prestasi buruk lembaga tersebut. Fakta Tentang OTT KPK di Mojokerto, 3 Sosok Penting DPRD Diringkus!

"Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?" tulis Fahri dalam unggahannya tersebut. "Jadi KPK merasa sukses kalau setiap hari konferensi pers.. OTT..OTT..OTT... Makin sibuk makin baik... Yakan..," tambahnya lagi. Kali ini Fahri Hamzah membandingkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air dan di Korea Selatan.

Intinya Korea Selatan yang mulai gencar dalam upaya pemberantasan korupsi tujuh tahun lalu, jauh lebih berhasil ketimbang di Indonesia. Perbandingannya dengan KPK yang sudah 15 tahun berdiri tetapi korupsi masih marak di Indonesia. Selain itu di Korea Selatan, upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua elemen bangsa, terutama dukungan masyarakat sipil.

Pada Juni lalu, Fahri Hamzah balik melontar 'menyerang' Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK (Kotak) yang melaporkannya ke MKD DPR. Kotak melaporkan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta 23 anggota Panitia Khusus Angket KPK yang diduga melanggar kode etik. Fahri mengaku tidak gentar menanggapi pelaporan dirinya. Fahri mengaku pernah memimpin rapat yang membatalkan anggaran pembiayaan sejumlah LSM.

Menurut Fahri, LSM tersebut harusnya mengkritik KPK. Sebab, hanya melakukan OTT sebesar Rp10 juta dengan mengirim banyak petugas ke Bengkulu. Fahri melihat komunitas-komunitas tersebut bertugas menyerang orang yang berhadapan dengan KPK. Fahri mengaku memiliki dokumentasi mengenai hal itu. Ia pun melihat KPK seperti sebuah partai politik yang memiliki organisasi sayap. - Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Read More