Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit -  Hari ini, foto tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi perbincangan publik. Dalam foto tersebut, Setya Novanto tengah terbaring di atas tempat tidur di salah satu Rumah Sakit dan dijenguk anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Endang Srikarti Handayani. Menanggapi foto tersebut, tokoh muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menganggapi soal foto yang tersebar di media sosial tersebut.

Ketua DPRD, Setya Novanto

Menurut Doli, penyebaran foto untuk menunjukkan Setya Novanto sedang sakit merupakan cara kekanak-kanakan. Terlebih, Doli juga menanggapi kejanggalan dalam foto dimana layar elektrokardiogramyang berada disisi Setya Novanto tidak menunjukan gelombang. Cara itu sebetulnya cara yang kekanak- kanakan dan berani-berani. Kalau ada komentar itu, jadi backfire buat dia (Novanto). Kalau ada yang melihat jeli dan menuding dia tidak sakit. Coba lihat sebelah kiri kalau layarnya itu kalau disambung ke jantung ada detaknya kok itu rata aja katanya.

Doli juga menyarakan jika Setya Novanto benar-benar dalam keadaan sakit seharusnya segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Itu satu-satunya cara efektif untuk membuktikan dia sakit. Kalau nggak mau mundur karena sakit luar biasa, karena didalam sekian hari ada tujuh penyakit yang berat.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengakui adanya rekomendasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto. Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. - Setya Novanto Di Saran Kan Segera Mundur Dari Jabatan Nya Setelah Muncul Foto Diri Nya Dirumah Sakit

Read More

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51%

Hanya Di Era Pemerintahan Jokowi, Saham Freeport Berhasil Diambil Alih Oleh Pemerintah Hingga 51% - Presiden Joko Widodo bicara soal keberhasilan pemerintah yang memaksa PT Freeport Indonesia untuk mendivestasikan atau menjual 51 persen sahamnya secara bertahap ke Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di rapat kerja nasional III Pro Jokowi (Projo) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta, Senin tanggal 4/9/2017. Jokowi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lain karena sikap ngotot pemerintah Indonesia saat proses negosiasi.

Presiden RI, Joko Widodo

Jika pemerintah tak ngotot, maka Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Kemudian Freeport, berapa tahun kita masa dibeli 9 persen saja diam. Ini negosisasi 2,5 tahun. Yang enam bulan ke belakang itu intensifnya. Memang alot. Ya kalau negosiasi tidak ngotot, ya 9 persen lagi," kata Jokowi. Jokowi juga bicara soal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero), yang kini berhasil menjadi pemegang 100 persen Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Pertamina menggantikan operator lama, Inpex dan Total E&P Indonesia. Secara umum, Jokowi mengklaim sudah banyak prestasi yang dicapai pemerintahannya selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Ia meminta Projo untuk membantu mensosialisasikan capaian tersebut kepada masyarakat. "Relawan Projo harus menyampaikan hal-hal seperti ini, jangan sampai ada yang ngeklaim-klaim, yang lain klaim repot nanti. Harus disampaikan hal seperti ini," kata Jokowi.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini bisa diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin yang dimaksud adalah :

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Read More