Nama Agus Yudhoyono Masuk Dalam Bursa Capres 2019

Nama Agus Yudhoyono Masuk Dalam Bursa Capres 2019 - Kalah di Pilkada DKI Jakarta tak membuat nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meredup. Dalam survei yang dilakukan Indo Barometer, AHY malah masuk dalam bursa calon presiden 2019. Dalam survei itu, Indo Barometer menanyakan pilihan masyarakat kepada 14 nama untuk menjadi calon presiden 2019. Agus masuk dalam 3 besar.

Agus Yudhoyono

"Dari simulasi 14 nama calon presiden 2019, Joko Widodo 49 persen, Prabowo Subianto 13,9 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Rabu 22 Maret 2017.  Nama Agus sendiri muncul setelah diri nya kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada putaran pertama.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nasidik mengatakan, hasil ini sangat luar biasa. Hanya dalam waktu 5 bulan ikut konstelasi Pilkada DKI Jakarta, sudah bisa menjadikan Agus masuk dalam jajaran calon presiden 2019.

"Kendati kalah namun program minimum kami sebenarnya berhasil membuat Mas Agus Yudhoyono dikenal secara nasional," kata Rachlan. Modal ini cukup untuk Demokrat meningkatkan elektabilitas Agus Yudhoyono. Tapi, untuk dimajukan pada Pilpres 2019, Rachlan belum mau banyak berkomentar.

"Masih muda 5 bulan berjuang di Pilkada DKI, kendati kalah dia jadi elit politik nasional yang popularitasnya itu ada di urutan 4. Kalau 2024 kita punya waktu yang masih panjang untuk meningkatkan lagi," imbuh dia. Sampai saat ini, Demokrat memang belum punya sosok lain selain Agus, sehingga Demokrat masih tetap fokus untuk meningkatkan elektabiltias Agus.

"Pilpres itu kan yang dipilih orang bukan figur. Apakah akan calonkan Mas Agus, ya kita lihat juga nanti. Memang salah satu calon  terkuat dari popularitas, elektabilitas ya baru AHY, belum ada nama lain," pungkas Rachland. - Nama Agus Yudhoyono Masuk Dalam Bursa Capres 2019

Read More

Reaksi Jaksa Setelah Ahok Datangkan Saksi Ahli Dari MUI

Reaksi Jaksa Setelah Ahok Datangkan Saksi Ahli Dari MUI - Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadirkan ahli agama pada persidangan ke-15 ini. Ahli agama yang dihadirkan yakni KH Ahmad Ishomuddin. Namun keberadaan ahli ushul fikih dari IAIN Raden Intan, Lampung itu menuai keberatan dari kubu Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketua JPU Ali Mukartono menilai keberadaan Ishomuddin sebagai ahli menunjukkan ketidakkonsistenan tim penasihat hukum Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok

Sebab, Ishomuddin diketahui sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), selain menjabat sebagai Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).  Ishomuddin menjabat sebagai Wakil Ketua Fatwa di MUI, namun dia tak dilibatkan dalam pembahasan sikap keagamaan berkaitan dengan pernyataan Ahok. Bahkan Ishomuddin mengaku tak mendapat informasi terkait pembahasan tersebut.

Kepada majelis hakim, Ishomuddin menjelaskan tindakan yang dianggap menodai agama Islam itu seperti saat ada seseorang yang menginjak-injak Alquran dan melemparkannya sebagaimana penjelasan para ahli fikih. Pada kasus Ahok, untuk mengetahui apakah perkataan seseorang telah menodai agama atau tidak harus dilihat pada niatnya. Karena itu, perlu dilakukan klarifikasi atau tabayyun kepada yang bersangkutan.

Pria yang juga dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung ini menegaskan bahwa kehadirannya sebagai ahli di persidangan Ahok ini tak mewakili institusi apapun. Setidaknya ada belasan saksi pelapor Ahok yang dihadirkan ke persidangan. Dari jumlah tersebut, tak ada satu pun saksi yang menghadiri langsung pidato Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.

Kebanyakan para saksi mengaku mengetahui peristiwa tersebut, setelah menonton video yang telah tersebar di beberapa media sosial. Kendati demikian, persidangan tetap berjalan di atas koridor yang berlaku. Ahli hukum pidana juga berharap majelis hakim dapat memutus perkara secara adil. - Reaksi Jaksa Setelah Ahok Datangkan Saksi Ahli Dari MUI

Read More

Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP - Namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP. Setya Novanto dituding mendapat bagian dari korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun beberapa kali memeriksanya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Tak berhenti di situ, Ketua DPR tersebut kini harus berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, ada tiga laporan tentangnya terkait kasus e-KTP.

Ketua DPR, Setya Novanto

Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, dan pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD. Saat disingung apakah laporan terkait kasus e-KTP yang masuk kepada MKD segera ditindaklanjuti menjadi persidangan etik, politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya karena masih dalam proses verifikasi tim MKD.

Sebelumnya, dalam dakwaan kasus e-KTP, nama Setya Novanto disebut-sebut. Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar dan Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa di lingkungan Kemendagri, dianggarkan mendapat bagian sebesar Rp 574 miliar dalam megakorupsi tersebut. Jumlah yang sama dialokasikan untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Alasan Setya Novanto dan Anas Urbaningrum menerima jumlah besar karena keduanya dianggap perwakilan dari dua partai besar saat itu, serta dapat mengawal proyek yang akan digulirkan di gedung dewan.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco mengaku belum bisa berbuat banyak terkait penindakan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Nama Setya Novanto disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Menurut Sufmi, Ketua Umum Partai Golkar ini belum berstatus tersangka, meski namanya kerap disebut dalam kasus e-KTP. Selain menerima tiga laporan pelanggaran kode etik Setya Novanto, MKD juga menerima enam laporan lainnya terkait kasus e-KTP. Dasco mengatakan, semua laporan itu masih dalam tahap verifikasi tim MKD. - Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Read More

KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP

KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP menyebutkan terdapat sejumlah nama besar yang diduga menikmati aliran dana dari kasus ini. Namun, nama-nama dalam dakwaan kasus ini ramai-ramai membantah bahwa mereka menerima uang dari megakorupsi e-KTP. Untuk itu, KPK mengatakan bahwa penyidik akan menggunakan bukti-bukti yang ada untuk memproses keterlibatan mereka.

Sidang Korupsi E-KTP

KPK juga akan terus memproses pencarian informasi untuk mengembangkan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Yang jadi salah satu concern dari KPK untuk memastikan proses pencarian informasi dan termasuk mencermati fakta persidangan dan akhirnya kami cukup yakin ada atau tidaknya bukti yang cukup untuk mengembangkan perkara tersebut.

penyidik KPK tidak akan membiarkan kasus ini hanya dipertanggungjawabkan kepada dua orang yang sudah menjadi terdakwa, Irman dan Sugiharto. KPK sejak awal sudah menyampaikan pada dakwaan bahwa indikasi korupsi dengan Rp 2,3 triliun tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan pada dua orang saja karena itu dua terdakwa ini diduga bersama pihak lain melakukan tidak pidana korupsi.

Adapun nama-nama yang disebutkan oleh jaksa KPK di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan Ade Komaruddin, serta mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Total kerugian negara dari kasus megakorupsi e-KTP ini mencapai Rp 2,3 Triliun.

Ketua DPR Setya Novanto juga telah membantah terlibat kasus e-KTP. Novanto menegaskan tak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong seperti yang tertulis dalam dakwaan. Ia pun dengan tegas mengaku tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana e-KTP ini. - KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Read More

DPRD DKI Batal Boikot Rapat SKPD Karena Ahok Cuti Kampanye

DPRD DKI Batal Boikot Rapat SKPD Karena Ahok Cuti Kampanye - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta berakhir. Sebab, aksi boikot rapat DPRD DKI Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berakhir. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politikus Partai Gerindra, Muhammad Taufik.

Plt DKI Jakarta, Sumarsono

"Sudah dicabut dari kemarin, kan kami sudah cabut itu, semalam," ucap Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 7/3/17. Pencabutan tersebut, menurut Taufik, berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang mewajibkan Ahok nonaktif untuk cuti kampanye pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Kan sekarang sudah digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur," ujar dia.

Pencabutan boikot tersebut juga ditandai dengan adanya rapat DPRD bersama SKPD Pemprov DKI Jakarta, PT MRT, dan PT Pembangunan Jaya Ancol guna pembahasan pendanaan proyek Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta fase satu dan dua pada 7 Maret 2017. Selama petahana Ahok-Djarot melakukan cuti kampanye Pilkada DKI 2017 putaran kedua, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono kembali ditunjuk menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta.

Kepemimpinan di Ibu Kota akan diserahkan ke Plt Gubernur DKI yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat segera cuti untuk mengikuti putaran dua Pilkada DKI 2017. Tjahjo menyatakan akan melantik Plt Gubernur DKI pada Senin tanggal 6/3/2017 sore ini di Balai Kota Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri telah mengecek ulang ke KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat mengenai kepastian kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Setelah memastikan jadwal kampanye, Kemendagri lantas memproses cuti calon kepala daerah petahana, sesuai dengan perundangan. - DPRD DKI Batal Boikot Rapat SKPD Karena Ahok Cuti Kampanye

Read More

Acara Tak Kunjung Dimulai KPU DKI, Ahok-Djarot Walk Out Saat Pengumuman Putaran Kedua

Acara Tak Kunjung Dimulai KPU DKI, Ahok-Djarot Walk Out Saat Pengumuman Putaran Kedua - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat keluar sebelum acara (walk out) ketika pengumuman hasil penghitungan pilkada DKI Jakarta. Ahok menilai, KPU DKI Jakarta tidak kunjung memulai acara padahal sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Ahok menjelaskan, dia diminta datang oleh KPU DKI Jakarta pukul 19.00 WIB di lokasi acara di Hotel Borobudur, Jakarta. Namun hingga pukul 20.45 WIB, acara belum kunjung dimulai.

Ahok-Djarot

Menurut Ahok, waktu satu jam lebih bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Mengingat undangan KPU DKI ini datang mendadak. Ahok juga tidak terima dibilang tidak masuk ruang VVIP. Sebab, dia bersama Djarot datang sebelum pukul 19.00 WIB. "Bilangnya kami tidak tahu masuk lewat mana. Kami lewat lobi utama lho. Terus masuk lobi utama, Pak Djarot sampai duluan, Pak Djarot ke VVIP KPU. Lalu saya datang, dikasih tahu enggak ada orang," jelas Ahok di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu.

Ahok akhirnya memutuskan untuk langsung menemui Djarot di tempat acara. Keduanya sepakat untuk menunggu sampai pukul 19.45 WIB. Mereka kemudian meminta tim sukses mencari kejelasan dimulainya acara kepada KPU DKI. Ternyata tak ada juga jawaban pasti. "Terus, KPU-nya lagi makan-makan. Kata saya kapan mulai? Enggak jelas jawabnya lagi. Saya bilang kalau enggak mau mulai, kami pulang ini. Ya terus dia enggak jawab aja, ya kita pulang aja udah," imbuh Ahok.

Bagi Ahok, kejadian itu bukan karena adanya miss komunikasi. KPU DKI Jakarta bahkan dinilai sudah bohong karena menyebut Ahok dan Djarot tidak masuk ruang VVIP. "Apa yang salah komunikasi. Justru saya bilang itu kebohongan. Saya dengar kok wawancaranya mengatakan kami tidak masuk tunggu di ruang VVIP," pungkas Ahok.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, antara KPU DKI dan Ahok-Djarot terjadi kesalahpahaman. "Sebenarnya bukan keterlambatan, kita kan menunggu. Kita menunggu supaya paslon itu semua hadir. Ini kan pengantinnya pasangan gubernur ini," ujar Sumarno usai acara.

Sumarno mengatakan, saat dia tiba di ruang pertemuan Flores, lokasi yang ditetapkan untuk acara, dia sempat menanyakan keberadaan pasangan calon Ahok-Djarot dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dia mengatakan, tak mengetahui jika pasangan Ahok-Djarot mengklaim sudah hadir dari pukul 19.00 WIB, waktu yang sudah ditetapkan untuk memulai acara. Dia menolak keterlambatan acara karena menunggu kedatangan pasangan Anies-Sandiaga.

"Padahal sudah ada ruang tunggu untuk pasangan calon. Disiapkan ruang VIP. Kan kita awali dengan makan malam, disiapkan makan malamnya," kata Sumarno. "Kalau memang tadi seandainya sudah tahu, dan karena memang yang tadi juga sudah hadir. Kita bisa mulai lebih awal," tambah dia. - Acara Tak Kunjung Dimulai KPU DKI, Ahok-Djarot Walk Out Saat Pengumuman Putaran Kedua

Read More

Raja Salman Dipastikan Tidak Akan Bertemu Dengan Habib Rizieq

Raja Salman Dipastikan Tidak Akan Bertemu Dengan Habib Rizieq - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud, Rabu tanggal 1/3/2017 akan tiba di Jakarta. Rencananya, selain menemui Presiden Joko Widodo, sang pemimpin dari Dinasti Saud itu akan bertemu dengan perwakilan beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam. Keterangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Setidaknya ada tiga ormas yang akan bertemu Salman.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud

"Raja Salman akan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU)," ucap pria yang kerap disapa Tata ini, Selasa tanggal 28/2/2017. Tak cuma dengan ormas Islam, Tata menyebut ada pula pertemuan dengan beberapa perwakilan sejumlah agama di Indonesia.

"Direncanakan bertemu tokoh agama jadi wakil Islam, wakil Katolik dan agama-agama lain," kata dia. Tata memastikan, tidak ada jadwal Raja Salman bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab. "Rencana ketemu (Rizieq Shihab) tidak ada," ucap Tata. Pada kesempatan berbeda, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Alshuibi, memberikan keterangan soal pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat Islam di Tanah Air.

Soal pertemuan, hal itu diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. "Untuk menentukan yang akan diterima Raja dan daftar ormas Islam lainnya adalah pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia," ucap Osama di kantor Kedutaan Arab di Jakarta, Selasa. "Mereka memberikan nama-nama itu kepada kita, dan kita akan mengikuti yang telah diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia," ujarnya.

Arrmanatha Nasir mengatakan Raja Salman akan menemui beberapa tokoh agama dalam kunjungannya. Namun, dipastikan tidak ada jadwal bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Shihab. - Raja Salman Dipastikan Tidak Akan Bertemu Dengan Habib Rizieq

Read More