Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kian gencar mengenalkan XM Concept ke berbagai daerah di Indonesia. Kali ini Mitsubishi XM Concept tepar pesona di Pameran Otomotif Medan (POM) 2017 digelar mulai 17 – 21 Mei 2017 di Santika Dyandra Convention Center, Medan. Melalui gelaran Pameran Otomotif Medan (POM) 2017, pihak MMKSI berharap bisa menarik perhatian masyarakat Medan dan sekitarnya terhadap XM Concept. Model produksi Mitsubishi XM Concept pun diharapkan bisa menyaingi Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di Indonesia.

Mitsubishi XM

Sejak menjalani world premiere pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, ternyata sejumlah warga Medan tertarik untuk membelinya, padahal mereka tahu baru berupa concept car. Fenomena ini cukup mengejutkan Mitsubishi Indonesia, sementara itu untuk harga resminya diprediksi baru diumumkan pada gelaran GIIAS 2017 pada Agustus.

“Untuk XM Concept, mereka (calon konsumen) berani memberikan DP (down payment) walaupun harga belum keluar. Mereka melihat modelnya (lewat media cetak dan online), sudah banyak sekali konsumen yang mau (bayar DP), namun kami tidak berani terima,” kata Tonny Candra Presiden Direktur PT Sumatera Berlian Motors di Medan, Sumatera Utara.

Artinya MMKSI belum menerima SPK (surat pemesanan kendaraan) untuk Mitsubishi XM Concept. Tonny menjelaskan, di wilayah Medan sekitarnya ada sekitar 300 orang yang berminat membeli small MPV andalan Mitsubishi. Mereka itu diakui adalah potential buyer Mitsubishi. Sejak dikenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016, Mitsubishi XM Concept telah tembus 5.000 peminat. MMKSI memproduksi memadukan fungsionalitas dan desain kendaraan SUV dengan MPV itu di pabrik Mitsubishi di kawasan GIIC Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Mobil 7-seater ini dikabarkan hanya akan tersedia mesin kapasitas 1.5-liter 4-silinder. - Belum Diluncurkan, Mobil Mitsubishi XM Sudah Banyak Di Pesan Oleh Konsumen Indonesia

Read More

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah? - Setiap kali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka, jumlah pendaftar selalu membludak. Lihat saja pada 2017 ini. Di awal Agustus pemerintah membuka kesempatan dengan menyediakan 19.210 kursi CPNS yang terdiri dari 1.684 untuk Mahkamah Agung dan 17.526 untuk Kementerian Hukum dan HAM. Hingga Jumat, 18 Agustus, kemarin, pelamar CPNS di Kemenkumham sudah mendekati satu juta, tepatnya 764.729 orang. Sedangkan pelamar di MA mencapai 23.479 orang. Padahal kesempatan tersebut masih dibuka sampai akhir bulan ini.

Dana Pensiun PNS

Sudah sejak lama para pencari kerja tergiur dengan profesi PNS karena iming-iming adanya tunjangan, gaji tetap, dan adanya jaminan uang pensiun. Uang pensiunan bagi pegawai negeri memang menggiurkan. Tak seperti halnya pegawai swasta yang pendapatannya akan merosot drastis ketika pensiun, PNS ketika pensiun masih bisa menikmati gaji sebesar 75 persen dari gaji pokok saat terakhir bekerja. Namun, sistem ini, menurut pemerintah, membebani anggaran negara.

Menurut Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, selama ini pemberian uang pensiun PNS menggunakan skema pay us you go yang sangat memberatkan APBN. Sebab, uang pensiun para abdi negara ditalangi oleh pemerintah jika ada kekurangan. Dengan skema yang dijalankan saat ini, pemerintah setidaknya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 triliun tiap tahun untuk membayar kekurangan uang pensiun PNS. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pensiun PNS beserta TNI dan Polri sebesar Rp 109 triliun.

Tahun depan, pemerintah akan mengganti skema pay us you go dengan skema baru yaitu fully funded. Dalam skema ini, PNS dan pemerintah akan membayar iuran uang pensiun secara bersama di depan seperti halnya yang jamak dilakukan di perusahaan swasta. Rencananya skema ini akan diterapkan untuk PNS baru. Dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memang mengajukan skema baru program pensiun PNS. "Saya perintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mulai memperbaiki program pensiun PNS," katanya pekan lalu.

Perhitungan atau skema baru pensiun PNS yang saat ini sedang digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB). - Masih Adakah Calon PNS Yang Mendaftar Apabila Proses Dana Pensiun Berubah?

Read More

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank - Penyidik Subdit TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menangkap pria inisial C (27) yang diduga merupakan jaringan penjualan data nasabah. Pelaku sudah beraksi sejak 2010 lalu. Kasus ini terbongkar karena adanya informasi masyarakat yang terganggu dengan pihak-pihak yang menawarkan produk kartu kredit atau asuransi melalui telepon. Padahal pemilik nomor telepon tidak pernah memberikan nomor telepon tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Pol Agung Setya

Dalam keterangan Dirtipideksus Brigjen Agung Setya, Modus yang di lakukan tersangka yaitu mengumpulkan data nasabah dari marketing bank sejak tahun 2010. Tersangka yang ditangkap 12 Agustus lalu itu mulai mengiklankan penjualan data nasabah yang Tersangka miliki sejak tahun 2014 melalui website www.jawarasms.com, www.databasenomorhp.org, www.layanansmsmassal.com, www.walisms.net, akun Facebook dengan nama "Bang haji Ahmad", dan akun pada situs penjualan online. Pembeli yang tertarik akan menghubungi nomor telepon yang tertera pada situs atau akun tersangka.

Agung menambahkan, paket data nasabah yang ditawarkan oleh tersangka bervariasi dengan harga Rp 350.000 untuk 1000 nasabah sampai dengan paket Rp 1.100.000 untuk 100.000 nasabah per paket database. Ketika pembeli setuju, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang ke rekening Tersangka dan setelahnya Tersangka memberikan link untuk mengunduh file database nasabah yang telah Tersangka simpan dalam cloud sotorage.

Menurut Agung, tersangka menggunakan uang hasil penjualan data nasabah untuk keperluan pribadinya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dari hasil penyidikan, penyidik telah mengamankan beberapa barang bukti yaitu 4 buah handphone, slip setoran transfer, 1 buku tabungan bank Mandiri, 1 kartu ATM bank Mandiri, dan beberapa lembar tanda bukti pengiriman JNE.

Hingga saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap jaringan penjualan data nasabah yang terafiliasi dengan tersangka yang berinisial C , selain data nasabah bank, penyidik menemukan juga data pemilik apartemen, pemilik mobil mewah, dan data-data pribadi lainnya, saat ini tersangka sedang diperiksa intensif oleh penyidik di Bareskrim Polri. Agung menegaskan, data nasabah perbankan harus dilindungi kerahasiaanya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil informasi data nasabah kemudian dijual kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi.

Tersangka dikenakan Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (2) UU No 11 Tahun 1998 tentang ITE dan atau PAsal 378 KUHP dan atau Pasal 379a KUHP dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. - Bareskrim Berhasil Menangkap Sindikat Penjual Data Nasabah Bank

Read More

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka - Masih ingat Desa Tomuan Holbung, Kecamatam Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara? Desa ini belum menikmati listrik sejak Republik Indonesia diproklamasikan. Tomuan Holbung sempat menjadi perhatian publik saat foto murid-murid Sekolah Dasar berseragam Pramuka memegang potongan kardus bertuliskan permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk melistriki wilayah tempat tinggalnya. Di atas potongan kardus tersebut tertulis: "Bapak Presiden RI Pak Joko Widodo Yang Terhormat. Tolonglah Desa kami Pak, karena sampai pada saat ini desa kami belum dialiri arus listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Desa kami: Desa Tomuan Holbung, Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara."

Foto Anak SD Dari Desa Tomuan Holbung, Sumatera Utara

Foto yang menjadi viral ini langsung mendapatkan respon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM bergerak cepat dengan melakukan pertemuan antara PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera dan PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) Sumatera Utara I. Pertemuan ini dilakukan karena PT PLN Wilayah Sumatera Utara telah merencanakan untuk membangun jaringan listrik ke wilayah tersebut. Namun, pembangunan fasilitas distribusi listrik ke Desa Tomuan Holbung ini memerlukan pemangkasan dan penebangan pohon karet milik PT. BSP.

Kementerian ESDM tidak tinggal diam dan langsung melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya, pada 6 Juli 2017, mediasi dilakukan agar pembangunan fasilitas distribusi listrik dapat melalui wilayah perkebunan milik PT BSP. Mediasi harus dilakukan karena pembangunan jaringan 20 kilo volt (kV) di Desa Tomuan Holbung ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PLN, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tersedia anggaran ganti rugi untuk penebangan pohon. Hasil mediasi, PT. BSP menyampaikan dukungan bagi program listrik perdesaan di Desa Tomuan Holbung, dengan catatan meminimalkan resiko kerugian penebangan pohon.

Tindak lanjut mediasi tersebut adalah survei ulang yang dilakukan PT. PLN Wilayah Sumatera Utara dan PT. BSP untuk meminimalisir penebangan pohon. Kerja sama yang baik ini akhirnya membuahkan hasil. Tepat satu hari sebelum perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 atau tanggal 16 Agustus 2017, Desa Tomuan Holbung telah merdeka dari gelap. Anak-anak sekolah pun dapat belajar dengan baik pada malam hari.

Sedangkan pada potongan kardus kedua berisi ucapan terima kasih kepada PT PLN, Menteri ESDM, dan pihak-pihak terkait lainnya, dari masyarakat Desa Tomuan Holbung. Pada foto lain kardus ini dipegang oleh inspektur upacara. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi kerja keras Ditjen Ketenagalistrikan, PT PLN, dan PT BSP, yang telah bersinergi menerangi Desa Tomuan Holbung, sehingga pada HUT ke-72 Republik Indonesia masyarakat desa teraebut bisa menikmati listrik. - Anak SD Yang Meminta Listrik Pada Jokowi Kini Sudah Di Sambungkan Aliran Listrik Dari PLN Kedesa Mereka

Read More

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini jutaan rakyat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas dan meminta penambahan anggaran. Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

Pileg 2019, rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut bahwa keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menambah anggaran pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun patut ditolak. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan membangun gedung parlemen yang baru, hingga apartemen bagi para wakil rakyat.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif. Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat. - Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Read More

Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia

Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Laksamana Madya Widodo mengatakan, Indonesia tengah memesan tiga unit kapal selam ke Korea Selatan. Pemesanan ini disertai dengan kesepakatan transfer teknologi. "Estimasi tanggal 28 Agustus ini. Langsung di Surabaya," ujar Widodo di Kantor Kemenhan Jakarta. Menurut dia, kapal selam yang diberi nama KRI Nagapasa-403 tersebut belum dilengkapi alat utama sistem pertahanan. Nantinya, pemerintah akan memesan senjata dari Italia, sedangkan untuk baterai kapal selam dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri.

Kapal Selam KRI Nagapasa 403

Untuk senjata jadi khusus kapal selam ini dari Italia. senjata yang akan dipesan dari Italia adalah torpedo kelas berat, Black Shark, buatan Whitehead Sistemi Subacquei, Finmeccanica Company, Italia. Black Shark atau senjata berlabel IF21 ini merupakan jenis torpedo tercanggih di kelas kaliber 533 milimeter. Black Shark sendiri disebut sebagai senjata monster bawah laut yang mampu menjangkau target jarak jauh. Senjata torpedo black shark. Jadi mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa masuk. Mungkin paling lambat November atau Desember senjatanya karena kapalnya kan masuk Agustus.

Widodo menuturkan, black shark buatan Italia ini paling sesuai dengan desain Kapal Selam KRI Nagapasa-403. Selain itu, senjata ini juga memenuhi persyaratan operasional yang telah ditentukan TNI Angkatan Laut. Setelah dilengkapi senjata, Kapal Selam KRI Nagapasa-403 diharapkan bisa beroperasi pada 2018 mendatang. "Mudah-mudahan senjatanya juga bisa sampai tepat pada waktunya sehingga pada 2018 sudah bisa operasional dengan kekuatan penuh, kelengkapan yang sudah penuh," jelas Widodo.

Sebagai informasi, kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel DSME. Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya bekerjasama dengan DSME Korsel. Kapal Selam KRI Nagapasa-403 berlayar dari galangan kapal okpo, Geoje, Korea Selatan pada Jumat 11 Agustus lalu. Kapal selam ini dijadwalkan akan tiba di perairan Surabaya, Jawa Timur pada Senin 28 Agustus 2017 mendatang.

Dengan ada nya kapal selam baru ini, diharapakan bisa menjaga keamanan perairan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, jadi dengan ada nya kapal selam tersebut, tingkat keamanan dapat terjaga. - Kapal Selam Baru Indonesia Akan Dilengkapi Senjata Khusus Dari Italia

Read More

MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus

MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus - Tiga agenda besar kenegaraan bakal digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Agustus 2017. Salah satunya yang paling penting dan digelar setiap tahun adalah sidang tahunan MPR pada 16 Agustus. Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus. Ketiga, peringatan hari ulang tahun (HUT) MPR pada 29 Agustus.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, sidang tahunan MPR pada 16 Agustus menjadi satu rangkaian dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pimpinan Daerah serta sidang DPR terkait dengan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sidang tahunan MPR merupakan mandat dari peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebut MPR memfasilitasi penyelenggaraan sidang paripurna.

"Sidang ini sangat strategis karena semua kinerja lembaga negara disampaikan ke masyarakat. Sidang itu juga akan dihadiri presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga-lembaga negara, juga semua anggota MPR," kata Ma'ruf. Untuk itu Sekretariat Jenderal MPR pun telah mempersiapkan sidang tahunan ini sejak dua bulan sebelumnya. "Karena ini laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat, maka publikasi menjadi sangat penting. Supaya informasi yang disampaikan pesiden, yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara bisa sampai ke seluruh pelosok Tanah Air," katanya.

Selain sidang tahunan, presiden dan lembaga-lembaga negara akan menghadiri Hari Konstitusi. Acara itu akan disi oleh pidato presiden, pidato Ketua MPR, dan dilanjutkan grand final lomba cerdas cermat MPR tingkat nasional. "Hal yang lebih penting dalam Hari Konstitusi adalah saatnya kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya konstitusi," katanya.

Untuk rangkaian HUT ke-72, MPR telah membuat tiga agenda pada 27-29 Agustus. Pada 27 Agustus, menurut rencana, akan diselenggarakan jalan sehat untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi. Pada 28 Agustus, simposium atau grand final debat konstitusi dan constitusional drafting untuk mahasiswa. Menurut rencana, simposium akan dihadiri stakeholder besar dan penting serta strategis negara. Tema yang diusulkan adalah "Reformulasi Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".

Sementara tanggal 29 Agustus, salah satu kegiatan yang diadakan adalah MPR berdoa. Dalam acara ini, diupayakan melibatkan banyak elemen masyarakat agar empat pilar MPR dilaksanakan di masyarakat. - MPR Akan Gelar Tiga Agenda Besar Pada Bulan Agustus

Read More

Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya

Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya - Ada-ada saja ulah pengacara kontroversial Habiburokhman. Setelah membuat pernyataan heboh di Twitter mengenai akan terjun dari Monas jika Teman Ahok mampu mengumpulkan 1 juta data KTP beberapa waktu lalu, kini dia berulah lagi. Dalam kicauan di Twitter pribadinya @habiburokhman, dia menyebut nyasar saat melintasi jalan layang yang baru diujicoba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Simpang Sususn Semanggi. Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman mengkritik Simpang Susun Semanggi yang membuatnya nyasar. Menurutnya, simpang susun tersebut katrok dan terlalu sederhana.

Habiburokhman

Habiburokhman nyasar di Simpang Susun Semanggi saat akan melintas ke Menteng dari arah Slipi. Ia menyebut jembatan yang baru dioperasikan itu sebagai jembatan kampung. Menurut Habiburokhman, teknologinya terlalu sederhana dan 'hanya' menumpang Simpang Semanggi yang sudah ada. "Teknologinya biasa saja. Itu kan cuma numpang di atas Simpang Semanggi yang sudah ada," ujar Kepala Bidang Advokat DPP Partai Gerindra itu.

Habiburokhman menilai wajar jika banyak yang kesasar karena hanya satu arah di atasnya. Ia pun memprediksi ke depan akan banyak orang yang kesasar juga. "Wajar banyak orang salah. Saya lihat banyak orang mundur. Belum tahu. Nanti kan banyak orang lewat tuh dari luar negeri. Namanya Jakarta kan bukan orang Jakarta saja," tutur Habiburokhman. "Pasti setiap hari, untuk tahun-tahun mendatang banyak orang nyasar. Karena terlalu sederhana," imbuhnya.

Habiburokhman menjelaskan, saat itu ia dari arah DPR dan hendak ke Bundaran HI. Ia memilih naik ke Simpang Susun Semanggi karena berpikir ketika di atas bisa ke arah mana saja. Habiburokhman hendak ke Bundaran HI dari arah Slipi pada Rabu (2/8) siang kemarin. Namun dia justru nyasar ke arah Blok M. Ia menilai simpang susun tersebut tak sehebat yang didengung-dengungkan oleh banyak orang. Habiburokhman lantas menyinggung penggagas pembangunan simpang susun tersebut. Ia menyinggung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang disebutnya selaku penggagas, tak ada apa-apanya.

Menurut Habiburokhman, penggagas pembangunan tersebut tidak ada apa-apanya dan biasa saja. Jalan tersebut membinggungkan pengguna jalan seperti diri nya dan juga orang lain yang berasal dari luar Jakarta. Habiburokhman : Simpang Semangi Sama Seperti Jembatan Kampung Yang Tidak Ada Istimewa Nya

Read More