Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini jutaan rakyat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas dan meminta penambahan anggaran. Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

Pileg 2019, rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut bahwa keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menambah anggaran pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun patut ditolak. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan membangun gedung parlemen yang baru, hingga apartemen bagi para wakil rakyat.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif. Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat. - Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Read More

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI belakangan mendapat sorotan tajam dari netizen karena kritik-kritik pedasnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik dan kebebasan berpendapat tentu dijamin di Indonesia, termasuk yang disampaikan oleh wakil rakyat yang terhormat. Di tengah suasana semangat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Juni lalu, Fahri bersuara melempar kritik. Saat itu, pada Sabtu (17/6/2017), KPK menggeledah beberapa ruangan di DPRD Mojokerto.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Tak berselang lama setelahnya, pada Selasa (20/6/2017), penyidik KPK kemudian beraksi di Bengkulu. Dari operasi tersebut, lima orang asal Mojokerto dan empat orang dari Bengkulu diamankan. Lewat akun Twitternya, Fahri menuliskan kritik pedasnya. Dalam unggahannya Selasa (20/6/2017), Fahri menilai OTT yang dilakukan KPK justru menandai prestasi buruk lembaga tersebut. Fakta Tentang OTT KPK di Mojokerto, 3 Sosok Penting DPRD Diringkus!

"Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?" tulis Fahri dalam unggahannya tersebut. "Jadi KPK merasa sukses kalau setiap hari konferensi pers.. OTT..OTT..OTT... Makin sibuk makin baik... Yakan..," tambahnya lagi. Kali ini Fahri Hamzah membandingkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air dan di Korea Selatan.

Intinya Korea Selatan yang mulai gencar dalam upaya pemberantasan korupsi tujuh tahun lalu, jauh lebih berhasil ketimbang di Indonesia. Perbandingannya dengan KPK yang sudah 15 tahun berdiri tetapi korupsi masih marak di Indonesia. Selain itu di Korea Selatan, upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua elemen bangsa, terutama dukungan masyarakat sipil.

Pada Juni lalu, Fahri Hamzah balik melontar 'menyerang' Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK (Kotak) yang melaporkannya ke MKD DPR. Kotak melaporkan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta 23 anggota Panitia Khusus Angket KPK yang diduga melanggar kode etik. Fahri mengaku tidak gentar menanggapi pelaporan dirinya. Fahri mengaku pernah memimpin rapat yang membatalkan anggaran pembiayaan sejumlah LSM.

Menurut Fahri, LSM tersebut harusnya mengkritik KPK. Sebab, hanya melakukan OTT sebesar Rp10 juta dengan mengirim banyak petugas ke Bengkulu. Fahri melihat komunitas-komunitas tersebut bertugas menyerang orang yang berhadapan dengan KPK. Fahri mengaku memiliki dokumentasi mengenai hal itu. Ia pun melihat KPK seperti sebuah partai politik yang memiliki organisasi sayap. - Fahri Hamza Menjadi Sorotan Tajam Setelah Kritikan-Kritikan Nya Yang Pedas Terhadap KPK Hingga Usulan Pembubaran KPK

Read More

Pencegahan Ketua DPR Setya Novanto Oleh KPK Menuai Kritikan Dari Fahri Hamzah

Pencegahan Ketua DPR Setya Novanto Oleh KPK Menuai Kritikan Dari Fahri Hamzah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR menghormati proses hukum terkait pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri. KPK pun memberi sinyal tidak akan mencabut pencekalan tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai KPK tidak bisa seenaknya mencegah bepergian ke luar negeri Novanto. Dia menilai Novanto memiliki hak imunitas sebagai pimpinan DPR yang dijamin oleh konstitusi.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

"Kekebalan itu sudah diberikan konstitusi, tapi kalau gampang diacak dimainkan kayak gini, ini melanggar konstitusi," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menurut dia, di seluruh negara yang menganut sistem demokrasi, Ketua DPR tidak boleh diperlakukan seenaknya oleh lembaga negara lain, meskipun itu lembaga penegak hukum.

"Karena di seluruh negara maju, negara demokrasi tidak boleh anggota DPR diperlakukan penegakan hukum seperti warga biasa. Posisi Ketua DPR selama ini dan seterusnya dalam konstitusi negara, dalam UU, dan juga sebenarnya ada posisi Presiden," ujar Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang kinerja KPK sudah berlebihan terkait pencekalan Setya Novanto melalui imigrasi. Jika terkait pemeriksaan Novanto sebagai saksi, Fahri mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar itu sangat kooperatif dalam setiap panggilan KPK.

"Pak Novanto tidak pernah tidak hadir, dia datang dan tentu harus hormati. Kita sayangkan sekali terutama Kemenkumham dan Ditjen Imigrasi yang tidak teliti dalam hal ini sehingga melakukan hal-hal yang dapat dianggap sebagai mengganggu hubungan kerja antar lembaga negara," papar Fahri.

"Presiden ini terlibat enggak sih dalam kepastian hukum kita ini? Kok Presiden itu kayak ada negara di dalam negara, dia tak tahu ada pejabat tinggi negara (dicegah), lembaga negara itu kan harus dijaga marwah dan posisinya masing-masing," sambung Fahri.

Sementara, Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum mengetahui soal surat keberatan pencekalan dirinya yang akan dikirim ke Presiden. - Pencegahan Ketua DPR Setya Novanto Oleh KPK Menuai Kritikan Dari Fahri Hamzah

Read More

Fahri Hamzah : Saya Akan Lengserkan Jokowi Apabila Sekjen FUI Tidak Segera Di Bebaskan

Fahri Hamzah : Saya Akan Lengserkan Jokowi Apabila Sekjen FUI Tidak Segera Di Bebaskan - Penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad Al Khaththath mendapat kritikan tajam dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menilai aksi 313 yang digagas FUI hanya bertujuan mengkritik pemerintah. Adapun Al Khaththath diringkus karena diduga melakukan pemufakatan makar jelang aksi 313.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Menurut Fahri, mestinya pemerintah mau mendengar dan menerima kritikan dari rakyatnya, bukan malah mempidanakannya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berbeda dengan Korea Utara yang dikenal dengan negara yang menganut sistem otoriter.

“Kuping itu harus tebal kalau demokrasi. Kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. Suruh ke Korea Utara sana. Jadi rakyatnya Kim Jong Un, cocok dia itu. Begitu Presiden lewat tepuk tangan. Kayak boneka orang gila,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri pun meminta polisi tidak menakut-nakuti masyarakat yang aktif mengkritik pemerintah dengan cara penangkapan dan tuduhan tertentu,kalau sempat berani menahan sekjen FUI, saya sendiri yang akan lengserkan jokowi. “Polisi juga jangan takut sama orang pinter dan enggak usah nakut-nakutin orang yang berani bicara, yang berani kritik. Enggak usah nakut-nakutin. Yang harus ditakuti adalah perbuatan jahat. Kalau orang kritik, jangan ditakutin,” tegasnya.

Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi adalah hal wajar. Bahkan dia menyebut di negara demokrasi bakal selalu ribut karena kritikan rakyat kepada pemerintah. “Demokrasi memang negara ribut. Kalau negara senyap, negara otoriter, itu ada di Korea utara. Tahu-tahu orang hilang. Anda mau kaya gitu lagi? Saya enggak mau. Kalau Jokowi mau gitu lagi, silakan, saya enggak mau. Dan kalau dia mau kayak gitu, saya lawan dia,” ucapnya.

Jelang aksi 313, polisi bergerak menangkap empat orang pimpinan aksi tersebut. Salah satu yang diamankan disebut adalah Sekjen Forum Umat Islam Indonesia Muhammad al Khaththath. Polisi menyebut mereka diperiksa dalam kasus makar. “Benar, karena pemufakatan makar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwon.

Polisi belum mau menyebut identitas lengkap orang-orang yang ditahan. Mereka semua masih menunggu untuk diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. - Fahri Hamzah : Saya Akan Lengserkan Jokowi Apabila Sekjen FUI Tidak Segera Di Bebaskan

Read More

Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP - Namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP. Setya Novanto dituding mendapat bagian dari korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun beberapa kali memeriksanya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Tak berhenti di situ, Ketua DPR tersebut kini harus berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, ada tiga laporan tentangnya terkait kasus e-KTP.

Ketua DPR, Setya Novanto

Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, dan pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD. Saat disingung apakah laporan terkait kasus e-KTP yang masuk kepada MKD segera ditindaklanjuti menjadi persidangan etik, politikus Partai Gerindra ini mengaku belum mengetahuinya karena masih dalam proses verifikasi tim MKD.

Sebelumnya, dalam dakwaan kasus e-KTP, nama Setya Novanto disebut-sebut. Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar dan Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa di lingkungan Kemendagri, dianggarkan mendapat bagian sebesar Rp 574 miliar dalam megakorupsi tersebut. Jumlah yang sama dialokasikan untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Alasan Setya Novanto dan Anas Urbaningrum menerima jumlah besar karena keduanya dianggap perwakilan dari dua partai besar saat itu, serta dapat mengawal proyek yang akan digulirkan di gedung dewan.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco mengaku belum bisa berbuat banyak terkait penindakan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Nama Setya Novanto disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Menurut Sufmi, Ketua Umum Partai Golkar ini belum berstatus tersangka, meski namanya kerap disebut dalam kasus e-KTP. Selain menerima tiga laporan pelanggaran kode etik Setya Novanto, MKD juga menerima enam laporan lainnya terkait kasus e-KTP. Dasco mengatakan, semua laporan itu masih dalam tahap verifikasi tim MKD. - Nama Setya Novanto Terseret Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Read More

KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP

KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP menyebutkan terdapat sejumlah nama besar yang diduga menikmati aliran dana dari kasus ini. Namun, nama-nama dalam dakwaan kasus ini ramai-ramai membantah bahwa mereka menerima uang dari megakorupsi e-KTP. Untuk itu, KPK mengatakan bahwa penyidik akan menggunakan bukti-bukti yang ada untuk memproses keterlibatan mereka.

Sidang Korupsi E-KTP

KPK juga akan terus memproses pencarian informasi untuk mengembangkan perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Yang jadi salah satu concern dari KPK untuk memastikan proses pencarian informasi dan termasuk mencermati fakta persidangan dan akhirnya kami cukup yakin ada atau tidaknya bukti yang cukup untuk mengembangkan perkara tersebut.

penyidik KPK tidak akan membiarkan kasus ini hanya dipertanggungjawabkan kepada dua orang yang sudah menjadi terdakwa, Irman dan Sugiharto. KPK sejak awal sudah menyampaikan pada dakwaan bahwa indikasi korupsi dengan Rp 2,3 triliun tidak mungkin hanya dipertanggungjawabkan pada dua orang saja karena itu dua terdakwa ini diduga bersama pihak lain melakukan tidak pidana korupsi.

Adapun nama-nama yang disebutkan oleh jaksa KPK di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan Ade Komaruddin, serta mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Total kerugian negara dari kasus megakorupsi e-KTP ini mencapai Rp 2,3 Triliun.

Ketua DPR Setya Novanto juga telah membantah terlibat kasus e-KTP. Novanto menegaskan tak pernah bertemu dengan Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong seperti yang tertulis dalam dakwaan. Ia pun dengan tegas mengaku tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana e-KTP ini. - KPK Siap Buktikan Keterlibatan Nama-Nama Besar Dalam Kasus Korupsi E-KTP

Read More

Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir

Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir - Imam di Indonesia et Islamic Centre di New York, Amerika, Shamsi Ali, menerima ancaman dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ancaman itu terkait dengan kritikannya ihwal pertemuan sejumlah anggota Dewan dengan Donald Trump, yang sedang berkampanye sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Shamsi Ali dianggap menyebarkan fitnah setelah mengunggah status yang mengkritik pertemuan itu.

Foto Bersama Anggota DPR Bersama Donald Trump

"Apakah bisa meralat keterangan di Facebook? Soalnya, ini berawal dari keterangan Bapak yang salah, isu melebar dan dimanfaatkan lawan politik. Apakah ini memang maksud Bapak?" kata Fadli Zon, seperti dikutip dan diunggah Shamsi di Facebook, Sabtu malam, 5 September 2015.

Fadli bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada Shamsi jika jawaban pribadinya tidak diunggah di Facebook. "Jika tidak disebarluaskan, saya akan melayangkan somasi sebagai pelanggaran terhadap UU ITE," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Fadli membantah pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Donald Trump di Trump Tower, Kamis, 3 September 2015, merupakan dukungan DPR kepada Trump sebagai bakal calon Presiden AS dari Partai Republik. Menurut Fadli, dia dan Setya Novanto hanya menghadiri konferensi pers Trump. Saat itu, ucap dia, anggota DPR baru saja turun dari lantai 26 Trump Tower dan diminta menonton konferensi pers Trump di lobi.

"Sebagai sopan santun orang Timur, kami nonton, melihat sampai konferensi pers usai, pun jalanan ke pintu keluar padat," ujar Fadli.

Fadli juga membantah tudingan Shamsi soal lama pertemuan Trump dengan Novanto yang hanya tiga menit. Shamsi menganggap hal tersebut melecehkan pimpinan negara. "Anda menyebarkan informasi salah ke publik. Fitnah. kami diterima di lantai 26, disediakan makan-minum sambil ngobrol sekitar 30 menit," tuturnya.

Tak hanya itu, Fadli Zon mengatakan kedatangan anggota Dewan ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi pembicara di Inter-Parliamentary Union Speakers Conference dan pertemuan bilateral. Fadli menilai pertemuan itu bukan untuk mengunjungi Kongres AS yang sedang reses.

"Tidak ada hubungan dengan anggota Kongres AS sedang reses. Ini ngawur sekali Anda, seolah kami datang ke New York untuk bertemu dengan anggota Kongres, padahal mereka sedang reses," ucap Fadli. Sebelumnya, Shamsi menyatakan puluhan anggota Dewan sengaja mengunjungi Amerika untuk jalan-jalan dan belanja. Pernyataan ini langsung dibantah Fadli Zon.

"Kami tak ada jalan-jalan, kecuali saya ke toko buku Strand dan Barnes & Noble," ujar Fadli. - Fadli Zon Mengancam Imam Besar New York Karena Merasa Tersindir

Read More